ITD News — Eksponen 66 Solo meminta Jokowi merenung jelang datangnya bulan Ramadhan. Pasalnya, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai memojokan umat Islam.
Eksponen 66 Solo Usman Amirodin pun merinci ada lima menteri yang mendapat tugas perang melawan radikalime. Ironisnya, tuduhan radikalime itu dialamatkan pada umat Islam.
“Ada lima menteri yang bapak tugasi perang melawan radikalisme yang alamatnya ke umat Islam. Apa radikalime hanya muncul di umat Islam saja” pungkas Usman Amiruddin, Rabu (30/3/2022), dalam keterangan persnya.
Menurut Usman, potensi radikalisme dapat muncul di kelompok dan agama mana pun. Bahkan menurutnya, radikalisme dapat muncul diantara para penyelenggara negara.
“Berupa kebijakan, sikap, tindakan maupun undang-undang dan beragam peraturan,” tegasnya.
Radikalisme Didesain
Aktivis senior ini pun mengatakan bahwa radikalis dan teroris tidak muncul dengan sendirinya. Sedikitnya, ada dua faktor yang memicu muncul radikalis dan teroris. Pertama, didesain untuk kepentingan politik kekuasan. Kedua, persoalan ketidakadilan.
“Radikalis dan teroris muncul karena by desain, untuk kepentingan politik. Akan tetapi mereka juga dapat muncul by accident yang disebabkan ketidakadilan, kemelaratan, kebodohan,” tutur Usman.
Usman berpendapat, penanganan radikalis dan teroris harus terarah dan proporsional. Menurutnya, sumber radikalis dan teroris yang harus diperangi.
“Mereka hanya ekses sebuah kebijakan penyelenggara negara atau sebuah rekayasa untuk kepentingan tertentu,” kata Usman.
Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalankan hidup pada tiga orde. Yaitu orde lama, orde baru dan era reformasi.
Menurut Usman, dari era bung Karno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono belum pernah umat Islam dijadikan musuh negara seperti saat ini.
“Dibawah kepemimpinan bapak (Presiden Jokowi) sadar atau tidak sadar kebijakan bapak menyikapi umat Islam sebagai musuh dimanfaatkan oleh para buzzer dan juga beberapa pendeta, mereka berani mencemooh umat Islam bahkan Agama Islam,” ungkapnya dalam keterangan persnya, Rabu (30/3/2022).
Cabut Tugas 5 Menteri
Lanjutnya, bila hal ini dibiarkan, maka akan menjadi ‘bola salju’ yang mengakibatkan konflik horisontal karena sentimen agama.
“Saya mohon di bulan yang agung dan penuh barokah ini bapak segera mencabut tugas lima menteri dalam perang melawan terorisme,” ujar Usman.
Sebagai gantinya, Usman pun menawarkan metode ‘penanganan terhadap radikalisme dan terorisme.
Yakni, penanganan radikalisme dan terorisme yang muncul di masyarakat serahkan kepada umat beragama.
Di sisi lain, radikalisme dan terorisme yang muncul di internal pemerintahan di serahkan aparat keamanan.
Menurut Usman metode ini lebih tepat, bahkan dapat terhindar dari politik ‘belah bambu’
“Jadikan ormas Islam,kelompok Islam serta para aktivis pergerakan Islam berjuang bersama bapak (Presiden Jokowi) mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat, hindari kesan adanya politik belah bambu” tuturnya.
Desak Perbaikan Kebijakan Pemerintah
Usman mengatakan, saat ini sudah santer wacana hingga gerakan yang mendesak Presiden Jokowi mundur. Menurutnya, masih ada waktu bagi presiden Jokowi untuk memperbaiki kebijakan di periode terakhir ini.
Oleh karena itu, Usman juga meminta agar Presiden Jokowi sebagai negarawan menghormati konstitusi dan undang-undang, sehingga dapat menyelesaikan masa jabatan dengan nama harum.
“Saat sedang menggelinding bola salju gerakan, minta bapak mundur sebagai presiden. Masih ada waktu diperiode bapak untuk memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan. Hormati konstitusi dan Undang-Undang sebagai seorang Negarawan, InsyaAllah akan membuat harum nama bapak (Presiden Jokowi)” pungkas Usman.[Arief]