(IslamToday ID) – Pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak menilai serangan demi serangan dengan korban jiwa dari aparat keamanan di Papua adalah bentuk pemanfaatan kelonggaran yang diambil pemerintah dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Menurutnya, momentum pemerintah yang meminta aparat “menahan diri” dimanfaatkan KKB dengan gencar melakukan penyerangan.
”Tragis sekali. Hampir setiap pekan kita menyaksikan putra-putra terbaik bangsa ini cedera dan bahkan tewas di tangan KKB. Terlihat sekali bahwa KKB memanfaatkan pendekatan Indonesia yang lunak dengan melakukan offensive terhadap aparat-aparat kita di lapangan,” kata Zaki seperti dikutip dari Merdeka, Jumat (1/4/2022).
Menurutnya, insiden ini akibat dari keputusan yang tidak sinkron pemerintah. Sehingga KKB memanfaatkan kondisi ini untuk eksis dan dapat dukungan publik yang membuat pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab.
“Karena yang merumuskan kebijakan (pemerintah). Pendekatan damai semacam apa yang saat ini telah dan sedang dilakukan harus ditunjukkan dengan jelas,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Zaki memandang pemerintah seharusnya merespons KKB yang makin brutal dengan sikap tegas. Terakhir KKB menyerang Pos Marinir memakai granat pada 26 Maret 2022, yang menggugurkan Letda Mar Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson Here.
“Konyol saja, sementara aparat diminta menahan diri tetapi KKB tiap hari menggedor dengan aksi-aksi penyerangannya itu. Bahkan serangan minggu lalu dengan senjata yang lebih mematikan, pelontar granat,” kata.
Dia mendorong Menko Polhukam Mahfud MD mengambil sikap tegas menuntaskan konflik di Papua. Menurutnya, perlu pendekatan lebih holistik apakah melalui soft approach atau hard approach dalam menumpas KKB.
Namun jika penyelesaian melalui soft approach justru menjadi lemah. Sebab pendekatan berbasis kesejahteraan, kultural, diplomasi dalam menumpas KKB sejak ditetapkan sebagai teroris tak menyurutkan aksi teror. Begitu juga dengan peran Densus 88 sebagai garda depan dalam penindakan terorisme tersebut kini masih tidak jelas.
“Bahkan pimpinan Densus 88 punya pandangan sendiri. Jangan salahkan jika publik mulai mempersoalkan lembeknya pemerintah dan menganggap pemerintah saat ini kurang kompeten dalam penyelesaian kekerasan oleh KKB di Papua,” tutupnya. [wip]