(IslamToday ID) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi wacana pemerintah menaikkan harga elpiji bersubsidi. Menurut Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, pemerintah harus berani membuat strategi subsidi tertutup.
“Agar subsidi ini tidak makin melambung, apalagi dampak perang (Rusia dengan Ukraina), maka pemerintah harus berani menjadikan distribusi 3 kilogram bersifat tertutup, seperti dulu,” kata Tulus seperti dikutip dari Tempo, Senin (11/4/2022).
Jika strategi itu diterapkan, maka hanya orang-orang tidak mampu saja yang berhak mendapatkannya. Sehingga tujuan awal keberadaan gas melon tersebut bisa kembali tepat sasaran.
Soal harga keekonomian yang diterapkan jika gas elpiji 3 kilogram naik, Tulus belum bisa memberikan tanggapannya. “Jika ini bisa dilakukan, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga elpiji 3 kg tersebut,” ujarnya.
Tulus mengamati kebijakan subsidi gas elpiji 3 kilogram banyak penyimpangannya. Pada kenyataannya, di lapangan banyak masyarakat yang dianggap mampu justru menggunakan gas melon.
Atas pemanfaatan tersebut, kata Tulus, dampaknya juga merembet kepada subsidi pemerintah yang membengkak. Mengenai potensi penyimpangan atau kelangkaan atas kebijakan tersebut, ia mengatakan semua skenario nanti pasti ada risikonya.
“Semua skenario ada risikonya. Tak ada yang mulus,” katanya.
Kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ikut memberi sinyal akan ada kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram. Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan lebih dulu memberi sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite hingga gas elpiji 3 kilogram.
Luhut mengatakan pemerintah akan melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut. Meski demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut soal rencana itu.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga membenarkan saat ini pemerintah sedang membahas rencana kenaikan Pertalite dan gas elpiji 3 Kilogram. Meski akan dinaikkan, Moeldoko menyebut pemerintah sedang menyiapkan kebijakan yang bakal menjadi bantalan kenaikan tersebut. [wip]