(IslamToday ID) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman kembali diterpa isu miring. Kali ini ia dikaitkan dengan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di lingkungan TNI AD.
Dalam salah satu media telah disebutkan bahwa proyek pengadaan alutsista di lingkungan Angkatan Darat dikuasai oleh salah seorang sahabat Jenderal Dudung.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna pun menanggapi munculnya isu miring tersebut. Menurutnya, isu miring tentang mekanisme pengadaan alutsista itu adalah informasi yang sangat menyesatkan dan bersifat missleading atau memberikan kesan penggiringan opini publik untuk tujuan tertentu.
“Informasi tersebut menyesatkan dan tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu,” kata Tatang seperti dikutip dari Viva, Sabtu (7/5/2022).
Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa Jenderal Dudung selaku KSAD memimpin dan menjalankan organisasi secara profesional, serta mentaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan alutsista.
Ia menambahkan, mekanisme pengadaan alutsista TNI telah diatur dalam Permenhan No 14 Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut, kata Tatang, proses pemilihan penyedia Alpalhankam dilakukan di Kemenhan RI dan bukan di UO. Selain itu, lanjutnya, proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit baik internal maupun eksternal serta didampingi juga oleh BPKP dan LKPP.
Oleh karena itu, KSAD tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan proyek pengadaan alutsista tersebut kepada siapapun.
“Dengan demikian, isu penunjukan penyedia Alpalhankam yang didasari oleh kedekatan terhadap salah satu pejabat itu berlebihan dan cenderung merupakan penggiringan opini,” ujarnya.
Atas beredarnya berita-berita itu, Tatang mengatakan pihak TNI AD akan melaporkan serta bekerja sama dengan Kementerian Kominfo RI dan pihak Kepolisian RI untuk penelusuran dan proses lanjutan, karena tidak disertai data dan fakta sehingga mencemarkan nama baik institusi TNI AD dan KSAD.
Tatang juga mengimbau kepada para awak media untuk konfirmasi kepada pihak TNI AD sebelum menurunkan pemberitaan terkait TNI AD, sehingga tidak terjadi penyampaian informasi yang salah kepada publik. “Kita akan selalu terbuka dan transparan terkait informasi-informasi di lingkungan TNI AD,” kata Tatang. [wip]