(IslamToday ID) – Ahli hukum tata negara Refly Harun mengkritik reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi yang dinilai hanya untuk memperkuat oligarki. Menurutnya, semua yang diangkat menjadi menteri dan wakil menteri adalah dari partai politik, kecuali mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang memang orang kepercayaan Jokowi.
“Jadi kalau Jokowi ingin reforma agraria berjalan sukses, ya serahkan pada ahlinya, bukan pada mantan Panglima TNI. Jadi harusnya dicari orang yang ahli tata ruang, ahli agraria. Ini malah ditambah dengan wakil menteri yang ahli perbandingan agama,” kata Refly dikutip dari YouTubenya RH Channel, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, meski mantan Panglima TNI bukan berarti Hadi tahu segalanya dan siap ditempatkan dimana pun. Ia mengatakan Hadi lebih cocok jika ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) atau di Kantor Sekretariat Presiden (KSP).
“Saya kira akan sulit (berprestasi) dalam waktu 2 tahun (menjabat), tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi ditambah wakil menterinya yang juga akumulasi politik,” kata Refly.
Menurut Refly, yang dibutuhkan adalah sosok menteri yang profesional di bidangnya, sehingga mampu menyelesaikan masalah dan sukses di pekerjaannya.
“Kalau dia bukan profesional di bidangnya, belum ada pengalaman sama sekali, maka dia akan terjebak dan tersesat dalam rimba raya agraria yang tidak pernah selesai-selesai,” ujarnya.
Refly menilai keputusan reshuffle yang dilakukan Jokowi hanya untuk kepentingan politik 2024. Indikasi ini diperkuat dengan berhasilnya Jokowi mengumpulkan tujuh ketua umum parpol dalam waktu bersamaan. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri (PDIP), Airlangga Hartarto (Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), Suharso Monoarfa (PPP), dan Zulkifli Hasan (PAN).
“Reshuffle ini tidak menunjukkan bahwa Jokowi ingin meninggalkan legacy (warisan) tapi ingin menatap 2024 dengan segala kepentingannya. Bisa jadi karena alasan tiga periode. Secara teori mudah bagi Jokowi untuk mengubah konstitusi (menjadi tiga periode),” ungkapnya.
Refly menyebut oligarki sudah menguasai Indonesia dari segala lini, dari ekonomi hingga politik. Di politik tujuh ketua umum parpol yang dikumpulkan Jokowi tersebut adalah sosok yang akan menentukan hitam putihnya Indonesia.
“Tidak akan ada lagi yang namanya demokrasi dengan pemilihan kalau mereka kompak semua. Kalau mereka satu kata dalam mengusulkan calon presiden, maka selesailah proses berdemokrasi kita,” pungkasnya. [wip]