(IslamToday ID) – International Budget Partnership (IBP) mengingatkan pemerintah agar tidak meninggalkan belanja subsidi demi memastikan pergerakan ekonomi nasional tetap terjaga hingga ke level terendah.
Seperti diketahui, saat ini berbagai negara di dunia tengah dihadapi ancaman resesi global pasca Bank Dunia (World Bank) memprediksi pertumbuhan ekonomi global secara rata-rata pada 2022 merosot ke angka 2,9 persen.
Country Manager IBP Yuna Farhan mengamini jika kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagai imbas dari perang Rusia-Ukraina, hingga kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed.
“Dampaknya pasti inflasi akan naik. Tentunya salah satu yang harus jadi penyelamat adalah subsidi tetap harus dialokasikan. Makanya pemerintah sekarang mati-matian, tetap subsidi diangkat. Saya kira fiskal kita masih mumpuni, meskipun di 2023 harus ke batas defisit 3 persen,” ujarnya seperti dikutip dari Liputan 6, Rabu (22/6/2022).
“Pemerintah sekarang kan menganggap masih masa pandemi, masih punya diskresi untuk utak-atik anggaran, memastikan harga terkendali,” kata Yuna.
Di sisi lain, ia menganggap pemerintah sebetulnya juga diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas dunia (windfall), dimana kas negara mendapat keuntungan yang tidak diduga.
“Itu otomatis bisa mengkover, timbal balik lah antara yang subsidi dan hasil penerimaan hasil komoditas,” ungkap Yuna.
Yang jadi catatan, ia menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan reformasi belanja subsidi. Ia mencontohkan penyaluran dana subsidi untuk produk elpiji 3 kg, yang harus lebih diarahkan tepat sasaran.
“Ke depan juga kita mendorong seperti belanja subsidi solar, subsidi pupuk lebih targeted. Sehingga belanja kita juga lebih efektif, lebih tepat sasaran,” pungkas Yuna. [wip]
