(IslamToday ID) – Biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak dari rencana awal. Saat ini biaya pembangunan diperkirakan tembus 7,9 miliar dolar AS atau Rp 118,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per dolar AS).
Total biaya pembangunan terbaru ini meningkat dari yang ditetapkan. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya 5,13 miliar dolar AS. Tawaran itu lebih murah jika dibandingkan Jepang yang menawarkan 6,2 miliar dolar AS.
Namun berdasarkan hitungan terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, terjadi pembengkakan biaya proyek KCJB maksimal sebesar 1,9 miliar dolar AS atau Rp 28,5 triliun. Sehingga maksimal anggaran pembangunan yang dibutuhkan Rp 118,5 triliun.
China Development Bank (CBD) sebagai pemegang proyek ini pun meminta Indonesia untuk ikut menanggung pembengkakan biaya tersebut.
“Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost of run. Tentang cost of run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost of run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Selasa (26/7/2022).
Permintaan ini masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), apakah nantinya APBN akan ikut menanggung bengkaknya biaya ini atau tidak.
“Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost of run,” jelasnya.
Meski demikian, Wahyu menekankan bahwa penyelesaian proyek KCJB akan sesuai dengan waktu yang ditetapkan yakni pada 2023 mendatang. Sebab sebagian besar konstruksi sudah diselesaikan, saat ini tinggal mengerjakan deponya saja.
“Tapi kami yakin komitmen dari pemerintah Indonesia, bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan),” pungkasnya dikutip dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, APBN telah berkontribusi untuk pembangunan KCJB dengan memberikan anggaran sebesar Rp 4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, janji Presiden Jokowi waktu itu pembangunan ini tak boleh menggunakan APBN sepeserpun. [wip]