(IslamToday ID) – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akan membebani rakyat terutama kelompok rentan miskin. Menurutnya, kelompok rentan miskin akan terancam berada di bawah garis kemiskinan imbas kenaikan BBM.
“Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar akan semakin membebani rakyat, terutama kelompok masyarakat yang rentan miskin. Menurut Bank Dunia, terdapat 45 persen rakyat Indonesia atau sekitar 124 juta orang yang masuk ke dalam golongan masyarakat rentan miskin,” kata Amin, Senin (4/9/2022).
“Rakyat rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang secara ekonomi berada di atas garis kemiskinan, namun belum mencapai golongan kelas menengah. Ketika terjadi kenaikan harga-harga terutama harga kebutuhan pokok, mereka terancam jatuh miskin,” imbuhnya dikutip dari DetikCom.
Amin menuturkan, kenaikan harga BBM selalu menimbulkan dampak pengganda (multiplier effect). Dampak-dampak tersebut antara lain meningkatnya biaya transportasi, harga barang kebutuhan pokok, biaya perumahan, dan pendidikan.
“Berdasarkan sejumlah kajian, jika harga pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter, maka berdampak pada naiknya inflasi menjadi 7 persen,” ujar legislator Dapil Jatim IV itu.
Lebih lanjut, menurut Amin, kenaikan harga akan mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Imbasnya, tingkat konsumsi atau daya beli yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bakal terancam melambat.
“Dan pada akhirnya konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi akan melambat,” katanya.
“Di tengah tren turunnya harga minyak mentah dunia, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap nasib sebagian besar rakyat. Sementara sejumlah negara, seperti Malaysia malah menurunkan harga BBM seiring turunnya harga minyak dunia,” sambungnya.
Amin kemudian menyinggung proyek-proyek infrastruktur seperti ibukota negara (IKN). Menurutnya, seharusnya pemerintah mengalihkan dana proyek-proyek itu untuk subsidi BBM.
“Seharusnya pemerintah membatalkan atau menunda proyek-proyek infrastruktur yang secara kajian objektif tidak jelas proyeksi profit maupun benefitnya, seperti IKN dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM,” katanya. [wip]