(IslamToday ID) – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dana otonomi khusus (otsus) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada Papua sejak 2001 mencapai angka Rp 1.000 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari dana otsus, pendapatan asli daerah (PAD), dana desa, dan belanja kementerian atau lembaga.
“Dana otsus yang digelontorkan ke Papua sejak 2001 seluruhnya bergabung dengan dana otsus, mulai belanja kementerian, lembaga, dana transfer, keuangan dana desa, PAD itu Rp 1.000 T lebih,” kata Mahfud dalam video yang diunggah di Twitternya @mohmahfudmd, Sabtu (24/9/2022).
Secara rinci, ia menyebutkan dana yang mengalir pada era pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe mencapai lebih dari setengahnya.
Ia menjelaskan, aliran itu merupakan dana resmi yang tercatat dalam dokumen negara di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Yang disalurkan era Pak Lukas itu Rp 500 triliun lebih. Itu tercatat di dokumen negara, di Kemenkeu. Sehingga semua orang bisa gampang tahu kalau cuma berapa dana yang mengalir di sana,” paparnya dikutip dari CNN Indonesia.
Mahfud mempertanyakan alasan warga Papua tetap miskin meski aliran dana tergolong besar. Terlebih, kemiskinan yang terjadi di Papua menyebabkan warga justru marah kepada pemerintah pusat.
“Tapi di sana rakyatnya tidak dapat apa-apa, tetap miskin, pantas kalau rakyat Papua itu marah. Kita yang dimarahin, pemerintah pusat. Kenapa? Apa takut katanya?” tanya Mahfud.
Sebagai informasi, Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mahfud mengatakan, dugaan korupsi yang menyeret Lukas merupakan satu dari 10 kasus korupsi besar yang terjadi di Bumi Cenderawasih itu.
Ia juga menegaskan penetapan status tersangka Lukas tidak terkait kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar bernuansa politis jelang Pemilu 2024. Ia menegaskan, kasus yang menyeret politikus Partai Demokrat itu bukan sekadar kasus tersebut.
Mahfud mengatakan, dirinya sudah pernah mengumumkan soal 10 kasus korupsi terbesar di Papua beberapa tahun lalu. Setelah pernyataan tersebut, Mahfud mengaku kerap diminta tokoh-tokoh Papua untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
“Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami, tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe,” katanya. [wip]