(IslamToday ID) – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Presiden Jokowi untuk mengurungkan niatnya menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Boyamin, jika tetap dilantik maka akan berdampak pada jalannya pemerintahan menjadi timpang karena yang bersangkutan dianggap memiliki catatan yang kurang bagus.
“Presiden semestinya membatalkan penunjukan HBD (Heru Budi Hartono) dan ganti orang lain yang lebih bersih,” katanya dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Ahad (9/10/2022).
Karena, kata Boyamin, jika Heru tetap dilantik maka akan berdampak menjadikan jalannya pemerintahan timpang, karena pimpinannya pernah punya catatan kurang bagus. “Sehingga tidak berwibawa dan tidak bisa jadi tauladan bagi bawahan, sehingga bawahan akan banyak yang tidak patuh,” pungkasnya.
Rekam jejak Heru Budi ramai diperbincangkan publik. Terlebih rekam jejak yang berkaitan dengan sejumlah kasus yang pernah ditangani KPK.
Seperti saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru sempat diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi pantai Jakarta.
Heru juga kerap dikaitkan dengan kasus pembelian tanah Cengkareng dan tanah RS Sumber Waras di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah menggelar aksi mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi yang dicurigai ikut dalam tindak pidana pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016.
Selain itu, Heru juga diduga memiliki informasi mengenai skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta. [wip]