(IslamToday ID) – Kalangan anggota DPR mencecar Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait rancu data stok beras saat ini.
Anggota Komisi IV DPR dari PKS Hermanto menyebutkan rancu data terkait stok beras yang dimiliki oleh tiap lembaga ini berpotensi menyebabkan distorsi harga di pasar.
“Saya ingin menyampaikan supaya ada kesamaan statemen antara para pihak yang berkaitan dengan stok beras. Jangan sampai kita di depan publik itu seolah-olah berbeda secara tajam, ini implikasinya terhadap pasar, bisa terjadi distorsi harga di pasar,” kata Hermanto dalam rapat dengan pendapat (RDP) Komisi IV di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2022).
Ia menilai jika distorsi ini terjadi maka besar peluang akan dimanfaatkan oleh mafia beras di pasar, sehingga merugikan para petani. “Saya berharap supaya ada seirama lah kita, saya minta supaya kita ramai-ramai memperbaiki data yang benar, baik data di kementerian, Bulog, Komisi (IV), maupun di masyarakat, sehingga tidak mendistorsi pasar,” tuturnya.
Hal serupa disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet yang menyebut data milik Kementan, ID Food, Bapanas, dan Bulog simpang siur.
“Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Pemimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua,” cecarnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sutrisno menegaskan agar kementerian tidak hanya mengandalkan data dari Dinas Pertanian di daerah. Ia meminta agar Kementan memiliki data yang valid agar bisa memastikan kecukupan stok beras. Ia juga mendesak agar Kementan menekan dugaan ekspor beras ilegal.
“Beras ini mutlak koordinasi Kementan dengan otonomi daerah, mereka yang punya data. Jangan percaya hanya data Dinas Pertanian,” ujarnya.
Cecaran terkait data yang simpang siur itu ditanggapi oleh Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi yang menyebutkan bahwa data yang ia dapatkan berasal dari Perum Bulog.
“Tentunya ini laporan dari timnya Pak Buwas (Dirut Bulog Budi Waseso), kami selalu koordinasi, stok beras nasional yang kami laporkan 621.000 hari ini ada 594.000 ton,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menegaskan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk perkembangan pangan nasional.
“Kami selalu berdiskusi juga dengan Kementan, Kementerian Perdagangan, tentunya dengan Menko Perekonomian. Sehingga kalau ada anggapan Bapanas tidak berkoordinasi dengan Kementan, itu juga enggak. Karena saya dengan Pak Suwandi juga telfonan terus sampai malam, dengan tim Pak Buwas juga terus,” ucap Arief.
Rancu data beras sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Bulog. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beberapa waktu lalu mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini hanya 651.000 ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.
Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi. Buwas karena itu menyarankan pemenuhan stok CBP dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.
Namun pernyataan Buwas itu dibantah oleh Kementerian Pertanian. Statistik Ahli Madya Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian Anna Astrid Susanti mengatakan saat ini pasokan beras nasional masih relatif aman bahkan surplus. Menurutnya, jika mengacu pada data BPS, per Desember 2022 produksi beras akan mencapai 32 juta ton dengan surplus 1,8 juta ton.
“Menurut data BPS, hingga Desember 2022 produksi beras sekitar 32 juta ton, dan diperkirakan masih surplus 1,88 juta ton beras. (Sementara) Konsumsinya 30,2 juta ton,” kata Anna, Kamis (17/11/2022).
Hanya saja, tidak semua dari surplus itu berada di gudang Bulog. Ia menjelaskan, cadangan beras yang berada di Bulog hanya sekitar 11 persen. Sementara sisanya berada di rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen.
“Hasil survei cadangan beras nasional yang dilakukan bulan Juni 2022 oleh Bapanas, Kementan, dan BPN menunjukkan kalau stok beras di Bulog hanya sekitar 11 persen. Dari sisi stok nasional sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan,” pungkasnya. [wip]