Pilkada 2020 Dibawah Kendali Oligarki?
- Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pesisir dan pulau kecil.
Ragam masalah di 229 daerah:
🔥migas, pertambangan, kelapa sawit, kehutanan, industri pariwisata, proyek reklamasi.
Masalah pertambangan
- 229 daerah polemik 4.127 izin tambang
- Terdapat 27 PSN dari 277 PSN industri nikel
Masalah kehutanan:
- 43 persen dari 12 juta hektar daratan di pulau kecil berstatus hutan produksi.
- 28% daratan dikuasai korporasi
- 315 ribu hektar untuk pertambangan
- 742 ribu hektar untuk perkebunan
- 1,69 juta hektar untuk HPH dan HTI
- 680 ribu hektar status tumpang tindih konsesi.
- UU Minerba No 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 perparah kerusakan alam Indonesia.
- Kandidat dan timses dinilai operator UU Cipta Kerja.
“Ini adalah pesta demokrasi palsu, sekadar pemilihan operator omnibus law cipta kerja di daerah… Saatnya kita lanjutkan pembangkangan dengan menolak pilkada serentak 2020 yang hanya menguntungkan oligarki,”
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Merah Johansyah