<strong>(IslamToday ID) -</strong> Ketua Perkumpulan Honorer Indonesia (PHI) Yusak mengatakan pemerintah harus segera menuntaskan masalah pegawai non-aparatur sipil negara (ASN). Jika hal ini tidak dilakukan maka secara politis guru honorer tak akan memberikan dukungan pada Jokowi dan PDIP dalam Pemilu 2024. Yusak mengungkapkan, pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak guru honorer yang nasibnya terselamatkan kemudian menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya sebagian kecil guru honorer K2 diangkat menjadi PNS pada 2018. Begitu pula yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di 2019, jumlahnya tergolong kecil. Sementara, honorer nonkategori baru terakomodasi di 2021, itu pun formasinya PPPK. Yusak menegaskan sebagian besar guru honorer buka gagal menjadi CPNS di usia 35 tahun ke bawah. Mereka memang tidak diberikan kesempatan tes CPNS. "Jadi, ini kesalahan pemerintah sendiri," kata Yusak seperti dilansir dari JPNN, Rabu (22/9). Di saat formasi guru PNS tidak dibuka, bersamaan dengan itu banyak yang pensiun. Padahal, jumlah murid dan sekolah makin banyak. "Jika Presiden Jokowi ngotot menerapkan kebijakan PPPK dengan regulasinya maka siap-siap saja, secara politis akan ditinggalkan pendukung dari latar belakang guru," ucapnya.