(IslamToday ID) – Pemerintah berencana akan memberikan tambahan dana Rp 4,3 triliun ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) guna menutup kekurangan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak sekitar Rp 27 triliun atau 31% dari biaya awal.
Suntikan dana itu merupakan tambahan penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI, satu dari empat BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Pembangunan KA cepat sepanjang 142 km ini juga terlambat 12 bulan dari rencana awal.
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok dengan membentuk konsorsium KCIC dalam menyelesaikan proyek ini.
Saat pembentukan korsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), ditetapkan KCIC harus menyediakan modal sekitar Rp 21,56 triliun. Ini setara 25% dari perkirakan awal kebutuhan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai US$ 6,07 miliar atau Rp 86,25 triliun.
PSBI juga harus menyetor modal sekitar Rp 12,94 triliun, sedangkan konsorsium Tiongkok Beijing Yawan dengan kepemilikan 40% menyetor modal Rp 8,63 triliun. Dengan 25% biaya dipenuhi dari modal sendiri, maka sisa 75% dana awal yang dibutuhkan atau sekitar Rp 64,69 triliun (US$ 4,55 miliar) diperoleh dari pinjamanan, yakni dari China Development Bank.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo mengatakan PMN sebanyak Rp 4,3 triliun ini akan digunakan menutupi kekurangan setoran modal dari konsorsium BUMN RI tersebut, dengan rincian WIKA sekitar Rp 240 miliar, KAI Rp 440 miliar, Jasa Marga Rp 540 miliar, dan PTPN VIII Rp 3,14 triliun.
“Jadi, rencana ada PMN Rp 4,3 triliun untuk pemenuhan base equity capital,” ujar Didiek, Senin (11/10/2021).