(IslamToday ID) – Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan pemerintah ingin dengan dipilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) riset- riset yang dilakukan BRIN harus sesuai dengan Pancasila.
Keinginan itu pun juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 78/2021 tentang BRIN. Yaitu pada Pasal 6 Perpres 78/2021.
Dimana pasal itu menyebutkan, Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
“Saya garis bawahi, di sini adalah ‘berpedoman pada nilai Pancasila’. Ini artinya pemerintah ingin setiap kegiatan riset dan inovasi harus berpedoman pada Pancasila,” kata Ahmad Basarah, Kamis (14/10/2021).
Ahmad juga menyinggung Pasal 7 ayat 2. Dimana Perpres tersebut berbunyi ‘Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila’.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan pihak-pihak yang mengkritik penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Selain itu, menurut Ahmad pihak yang mengkritik sama saja mempertanyakan keputusan pemerintah untuk memastikan riset dan teknologi berdasarkan Pancasila.
“Apa yang salah jika pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu,” pungkasnya.