(IslamToday ID) – Ekonom senior Faisal Basri menyayangkan langkah pemerintah dalam menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa 2020 untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung.
Menurutnya dana itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat mengatasi pandemi. Pasalnya, sekitar sembilan juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dihapus dari daftar penerima bantuan iuran,
“Karena kereta cepat ini mau pakai Silpa tahun lalu. Gila enggak? Silpa tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat, tapi buat rakyat, sembilan koma sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma [Menteri Sosial],” ujar Faisal dalam dalam webinar Bincang APBN 2022 bertajuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Senin (18/10/2021).
Diketahui saat ini, terdapat sekitar 90 juta masyarakat yang memperoleh bantuan iuran JKN dari pemerintah, dengan 20 juta di antaranya merupakan masyarakat miskin. Namun, berlakunya pemadanan data oleh Kementerian Sosial melalui Kepmensos 92/2021, akan ada sekitar 9 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak lagi menerima dukungan dari negara, sehingga terancam menjadi peserta JKN nonaktif.
Di tengah kondisi itu, menurut Faisal, pemerintah malah menggunakan dana yang ada untuk membangun berbagai proyek, seperti kereta cepat Jakarta–Bandung. Padahal, APBN itu dapat membiayai masyarakat miskin dan rentan miskin untuk memperoleh jaminan sosial seperti JKN.
Dia menilai bahwa setelah pandemi akan semakin banyak orang yang jatuh miskin dan menjadi rentan miskin. Menurut Faisal, semestinya negara hadir untuk melindungi orang-orang tersebut, alih-alih menggunakan APBN untuk berbagai proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“143 juta rakyat Indonesia itu statusnya insecure. Kira-kira pengeluaran per hari mereka Rp 25.000, sebelum pandemi ya. Setelah pandemi Covid-19 dia akan jatuh [perekonomiannya],” ujar Faisal