(IslamToday ID) – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyentil pernyataan Menteri Agama yang mengatakan Kemenag hadiah untuk NU. Ia menilai pernyataan tersebut kurang pas.
Pasalnya, menurutnya Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara di dalamnya merupakan milik semua. Bukan dikuasai atau hadiah bagi satu kelompok saja. Dia menjelaskan Indonesia lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua.
“Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua,” ujarnya Senin (25/10/2021).
Haedar mengatakan Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Menurutnya, semua warga dan elite negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara.
Namun, Haedar menilai masih ada saja yang belum beranjak “dewasa” dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya.
“Inilah ironi keindonesiaan. Suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua,” ucap dia
Menurutnya, ketika ada warga atau elite bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.
“Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan,” pungkas Haedar.
Senada dengan Muhammadiyah, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyebut pernyataan Menag kurang bijaksana.
“Pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini.
Meskipun begitu, Helmy membenarkan NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta. Namun, karena hal itu, NU tidak boleh merasa berkuasa.
“Tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus, Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” pungkasnya.