(IslamToday ID)—Amerika Serikat (AS) dan Papua Nugini (PNG) baru-baru ini menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang komprehensif dan signifikan.
Perjanjian tersebut akan memberi militer AS akses tanpa hambatan ke banyak fasilitas angkatan laut utama PNG.
Selain itu, perjanjian baru ini diharapkan dapat meningkatkan kehadiran militer AS di kawasan Pasifik di tengah persaingan AS-Tiongkok yang semakin intensif.
Menanggapi perjanjian tersebut, anggota DPR Indonesia telah menyuarakan keprihatinan tentang meningkatnya kehadiran militer ekstra-regional di wilayah tersebut.
Christina Aryani, anggota DPR yang mengawasi hubungan luar negeri dan pertahanan, memperingatkan bahwa perjanjian baru tersebut dapat meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan China, dan Indonesia harus mewaspadai kemungkinan terjadinya spillover effect atau domino effect yang terjadi.
Tentu saja, sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, kehadiran militer AS di PNG dapat meningkat secara signifikan.
Penting bagi AS untuk memastikan perjalanan kapal perang dan pesawat terbang ke dan dari PNG tidak akan melanggar wilayah Indonesia dan tetap konsisten dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
Kementerian Luar Negeri Indonesia kemungkinan tidak akan membuat pernyataan resmi mengenai masalah ini. Indonesia memahami itu adalah pilihan PNG untuk membuat pengaturan pertahanan dengan negara manapun.
Pernyataan apa pun dapat dilihat sebagai campur tangan Indonesia dalam masalah domestik PNG. Indonesia tidak membuat pernyataan apapun saat Kepulauan Solomon membuat pakta keamanan dengan China.
Meski belum ada pernyataan resmi dari Jakarta, Indonesia selalu mengkhawatirkan kehadiran militer ekstra-regional di wilayah tersebut.
Misalnya, Indonesia menanggapi pembentukan British Malaya melalui Konfrontasi dan Indonesia prihatin dengan pangkalan militer AS di Filipina.
Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran tentang AUKUS dan bagaimana hal itu dapat memicu perlombaan senjata. Indonesia tidak ingin kawasan itu menjadi hotspot persaingan AS-China.
Di kawasan tetangga Indonesia, persaingan Pasifik, AS-Tiongkok semakin intensif. Negara-negara Pasifik lebih terbagi antara Amerika Serikat dan China. Pada akhir tahun 2022, Kepulauan Solomon membuat perjanjian keamanan dengan China.
Meskipun perjanjian tersebut tidak akan mendirikan pangkalan militer China di Kepulauan Solomon, hal itu memungkinkan peningkatan kehadiran militer China. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di banyak negara Barat.
Persaingan AS-China yang semakin intensif ini juga telah memecah belah negara-negara Pasifik, dengan beberapa condong ke AS dan beberapa ke China. Namun, nampaknya persaingan geopolitik di Pasifik tidak akan mempengaruhi posisi netral Indonesia.
Adalah kepentingan Indonesia untuk memiliki kawasan Pasifik yang damai dan stabil.
Pada pembukaan Indonesia Pacific Forum for Development di Bali pada Desember 2022, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa ‘kita harus menjaga Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera’. Setiap perkembangan keamanan di Pasifik juga dapat berdampak pada keamanan Indonesia.
Indonesia telah meningkatkan keterlibatannya dengan negara-negara Pasifik melalui program Indonesia Pacific Elevation. Namun tampaknya keterlibatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik lebih banyak didominasi oleh kerja sama ekonomi, seperti pengaturan infrastruktur dan perdagangan.
Indonesia harus lebih banyak terlibat dengan negara-negara Pasifik dalam kerja sama keamanan. Kerja sama keamanan penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan antara Indonesia dan Pasifik.
Masih terlalu dini untuk menilai apakah ASEAN Outlook tentang Indo-Pasifik berhasil. Indonesia juga harus mempromosikan Outlook ke negara-negara Kepulauan Pasifik.
Selain sentralitas ASEAN, salah satu prinsip utama Outlook adalah bahwa negara-negara Indo-Pasifik tidak boleh memilih ASatau China, tetapi melibatkan kedua negara dalam kerja sama.
Akan bermanfaat jika Forum Kepulauan Pasifik juga berkomitmen untuk menjaga kawasan tetap netral.
Dalam kunjungan terakhir Presiden Widodo ke Port Moresby, dia menyebutkan bahwa ASEAN harus lebih terlibat dengan Pasifik.
Ini menunjukkan bagaimana ASEAN dapat memperluas prinsip netralitasnya ke negara-negara tetangga Pasifik. Kerja sama ASEAN-Pasifik seharusnya tidak hanya pada isu-isu geopolitik, tetapi juga mencakup hubungan antar masyarakat. [sya]