(IslamToday ID) – Pemerintah Palestina mengaku siap mengendalikan pos pemeriksaan Rafah di perbatasan dengan Mesir di hadapan pengamat internasional. Kesiapan itu diberikan dengan syarat penarikan pasukan Israel.
“Posisi Palestina jelas: kesiapan untuk bekerja di pos pemeriksaan Rafah di selatan Jalur Gaza sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada tahun 2005 di hadapan pengamat internasional, sehingga hal ini demi kepentingan rakyat kami dan tunduk pada hak asasi manusia. penarikan pasukan pendudukan Israel,” kata Menteri Ekonomi Nasional Palestina Mohammed Al-Amour yang dikutip dari Sputnik, Jumat (14/6/2024).
Namun, gagasan pengelolaan penyeberangan rafah mendapat penolakan dari Israel.
Menurut portal berita Israel, Walla, yang mengutip para pejabat tinggi AS dan Israel mengatakan bahwa negosiasi antara Israel, Mesir, dan Amerika Serikat untuk membuka penyeberangan Rafah terhenti karena penolakan Israel untuk mengizinkan Palestina mengoperasikan situs tersebut dengan cara apa pun.
Dalam kesempatan itu, Menteri Ekonomi Palestina juga mengutarakan mengenai peningkatan jumlah pengangguran di Gaza yang mencapai 75 persen. Sedangkan di Tepi Barat jumlah pengangguran meningkat 32 persen.
“Aktivitas ekonomi telah terganggu oleh penurunan penerimaan kas akibat perampasan pendapatan pajak Palestina oleh pihak Israel, serta hilangnya sekitar setengah juta pekerjaan sejak Oktober lalu. Pengangguran kini meningkat menjadi 32 persen di Tepi Barat dan 75 persen di Jalur Gaza,” kata menteri tersebut.
Serangan Israel telah menyebabkan 37.000 orang tewas, 85.000 orang terluka, dan semua infrastruktur hampir rata, menurut pejabat Gaza. [ran]