(IslamToday ID) –Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan kegeramannya dengan impunitas yang dimiliki Israel sementara melakukan kejahatan di Jalur Gaza. Ia mengiyakan soal standar ganda badan internasional jika menyangkut entitas Zionis tersebut.
Hal ini ia sampaikan dalam wawancara khusus dengan Republika pekan ini di Gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Ia menyatakan, PBB sedianya sudah memiliki Dewan Keamanan yang mandatnya adalah menciptakan dan memelihara perdamaian. “Pertanyaan saya adalah, melihat situasi Gaza, melihat situasi Tepi Barat, melihat situasi di Lebanon, apakah Dewan Keamanan PBB sudah bekerja secara maksimal untuk menghentikan kekerasan? Untuk menghentikan perang? Untuk menghentikan konflik? Kan itu tidak dilakukan,” kata Menlu RI.
Menurutnya, mandat dunia yang dilimpahkan pada Dewan Keamanan PBB belakangan tidak dilakukan secara maksimal. “Dan bahkan di dalam beberapa kali pertemuan yang membahas Palestina, resolusi-resolusi yang mencoba menyelesaikan masalahnya diveto oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” ujar Retno.
Sejak Israel melakukan agresi brutal ke Gaza, sejumlah resolusi gencatan senjata sempat dirundingkan di Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat, sekutu utama Israel memveto tiga kali upaya tersebut. Baru pada Mei lalu mereka ikut menyepakati resolusi gencatan senjata meski hal itu tak dijalankan Israel.
“Jadi sekali lagi, kalau kita diberi sebuah privilege besar, misalnya kita diberi privilege pemegang hak veto, disitulah terdapat tanggung jawab yang besar. Jadi panggilan kita: tunaikan tanggung jawabmu yang besar itu dengan baik!”
Ia juga memertanyakan banyaknya hukum internasional yang dilanggar oleh Israel tanpa konsekuensi. “Kok negara tersebut tidak mendapatkan hukuman apapun? Kalau yang melakukan negara lain, saya yakin sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, pasti sudah antre banyak list-nya. Kenapa tidak dengan negara ini!?”
Menlu tak ragu mengiyakan bahwa ada standar ganda terkait Israel di badan-badan Internasional. “Standar ganda, ya! Dan itu panggilan yang terus kita lakukan di dunia internasional. Kalau kita ingin mengatakan bahwa “hormatilah hukum internasional”, maka ada anak kalimat yang tidak kalah pentingnya, “hormatilah hukum internasional secara konsisten”. Kata-kata “konsisten” ini menjadi sangat penting artinya, apalagi dalam melihat situasi Palestina saat ini.”
Israel belakangan kian antagonistik terhadap PBB. Bahkan dengan serangan ke tentara penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), Israel seperti menyatakan perang terhadap lembaga internasional tersebut.
Pada akhir September lalu, PM Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di mana ia mengatakan bahwa “rumah kegelapan PBB ini terhina di mata orang-orang baik di mana pun”. Dia selanjutnya menyebut UNGA sebagai “rawa antisemit” dan “masyarakat bumi datar anti-Israel”.
Meskipun Israel telah lama menghalangi para pejabat PBB untuk memasuki wilayahnya dan menolak pertemuan dengan para pejabat mereka dengan berbagai alasan, pada awal Oktober penolakan itu memuncak. Kala itu Israel mendeklarasikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai persona non grata. Dampak ironisnya, Israel melarang masuk pimpinan lembaga yang menciptakan wilayah negaranya.
Pada 11 Oktober, pasukan Israel menembaki pasukan UNIFIL yang beroperasi di Lebanon selatan untuk kedua kalinya dalam jangka waktu 48 jam. Keesokan harinya, tank Israel kembali menembaki markas UNIFIL di Lebanon, yang berbasis di Naqoura.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka mengusir pasukan PBB dari wilayah tersebut untuk membuka jalan bagi agresi Israel yang berniat menghabisi Hizbullah di selatan Lebanon. Pernyataan bahwa pasukan Hizbullah berlokasi di, atau di sekitar, markas UNIFIL, merupakan pembenaran untuk menganggapnya sebagai sasaran militer yang sah.[sya[