(IslamToday ID) – Pemerintah Bangladesh melaporkan masuknya 60.000 pengungsi Rohingya baru dalam dua bulan terakhir akibat eskalasi konflik antara junta militer Myanmar dengan kelompok pemberontak Arakan Army.
Bangladesh saat ini menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya di distrik tenggara Cox’s Bazar. Sebagian besar pengungsi ini melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017 akibat tindakan kekerasan militer.
Laporan juga menyebutkan bahwa korupsi di perbatasan Bangladesh-Myanmar turut memfasilitasi masuknya pengungsi Rohingya, dengan beberapa pihak membantu mereka menyeberang dengan imbalan uang.
Md. Touhid Hossain, penasihat urusan luar negeri Bangladesh, mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan usai menghadiri pertemuan konsultasi informal di Bangkok, Kamis lalu, yang melibatkan enam negara, termasuk Laos, Thailand, India, China, Myanmar, dan Bangladesh.
“Prinsip kami adalah tidak mengizinkan masuknya lebih banyak pengungsi Rohingya. Namun, terkadang situasi menjadi tidak terkendali. Dalam situasi seperti itu, kami terpaksa mengizinkan masuknya 60.000 pengungsi. Bukan berarti kami secara resmi mengizinkan mereka masuk, mereka masuk melalui berbagai jalur,” jelas Hossain di Dhaka.
Meskipun demikian, Hossain menyatakan keyakinannya bahwa gelombang besar pengungsi Rohingya tidak akan terjadi lagi. “Namun, kami harus membuat pengaturan untuk menghentikan gelombang tersebut, bersama dengan komunitas internasional,” tambahnya.
Pertemuan di Bangkok dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, dengan dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Than Swe.
Negara-negara tetangga tidak melihat adanya kemungkinan bagi Myanmar untuk kembali ke keadaan sebelumnya, tambah Hossain. Semua negara dalam pertemuan tersebut meminta Myanmar untuk menyelesaikan masalah internalnya melalui dialog dengan semua pihak.
Arakan Army diketahui telah menguasai lebih banyak wilayah di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Namun, Hossain menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengadakan pembicaraan resmi dengan pihak yang kini mengendalikan wilayah yang lebih luas di Myanmar di sepanjang perbatasan Bangladesh.
Mengutip pertemuan dengan Than Swe, Hossain mengatakan: “Saya katakan kepadanya (Than Swe) bahwa perbatasan Myanmar tidak berada di bawah kendali Anda. Perbatasan telah berada di bawah kendali aktor non-negara. Sebagai negara, kami tidak dapat terlibat dengan aktor non-negara. Jadi, mereka (pemerintah Myanmar) harus melihat bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah perbatasan dan Rohingya.”[sya]
