(IslamToday ID) – Presiden pemerintahan transisi Suriah, Ahmed Alsharaa, mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk merancang deklarasi konstitusional bagi transisi negara setelah penggulingan pemimpin rezim lama Bashar al Assad.
Mengutip TRT World, Senin (3/3/2025) pemerintah baru akan berfokus pada pembangunan kembali Suriah dan lembaga-lembaganya setelah Assad digulingkan pada 8 Desember, mengakhiri lebih dari setengah abad kekuasaan tangan besi keluarganya dan 13 tahun perang yang menghancurkan.
“Komite yang beranggotakan tujuh orang itu akan menyerahkan usulannya kepada presiden”, kata Ahmed dalam sebuah pernyataan, tanpa menyebutkan jangka waktunya.
Lebih lanjut Ahmaed mengatakan bahwa rencana tersebut datang dari aspirasi warga Suriah.
“Berdasarkan aspirasi rakyat Suriah dalam membangun negara mereka berdasarkan supremasi hukum, dan berdasarkan hasil konferensi dialog nasional Suriah,” kata Presidens.
Hal itu juga dilakukan dengan tujuan mempersiapkan kerangka hukum yang mengatur fase transisi, tambahnya.
Konferensi dialog nasional yang diadakan minggu ini di Damaskus menetapkan jalan bagi Suriah baru.
Komite tersebut meliputi Abdul Hamid al Awak, yang memegang gelar doktor hukum tata negara dan mengajar di sebuah universitas di Türkiye, dan Yasser al Huwaish, yang ditunjuk tahun ini sebagai dekan fakultas hukum Universitas Damaskus.
Ini juga termasuk Bahia Mardini satu-satunya wanita seorang jurnalis dengan gelar doktor hukum yang telah tinggal di Inggris, dan Ismail al Khalfan, yang memegang gelar doktor hukum dengan spesialisasi hukum internasional, dan yang tahun ini diangkat sebagai dekan fakultas hukum di Universitas Aleppo.
Anggota komite lainnya, Mohammed Reda Jalkhi, memegang gelar doktor hukum yang mengkhususkan diri dalam hukum internasional dari Universitas Idlib, tempat ia lulus pada tahun 2023.
Pernyataan akhir dari konferensi dialog minggu ini menyerukan sebuah komite konstitusional untuk menyiapkan rancangan konstitusi permanen bagi negara yang mencapai keseimbangan antara otoritas, menetapkan nilai-nilai keadilan, kebebasan dan kesetaraan, dan membangun negara hukum dan lembaga.
Pada akhir Januari, Alsharaa, pemimpin kelompok Hayat Tahrir al Sham (HTS) yang mempelopori penggulingan Assad, diangkat sebagai presiden transisi untuk masa jabatan yang tidak ditentukan.
Pemerintah baru Suriah telah mencabut konstitusi era Assad, dan Alsharaa mengatakan penulisan ulang konstitusi tersebut bisa memakan waktu hingga tiga tahun.
Pada akhir Januari, Alsharaa menjanjikan deklarasi konstitusional yang akan berfungsi sebagai referensi hukum selama masa transisi negara tersebut.
Konflik Suriah pecah pada tahun 2011 setelah Assad secara brutal menindas protes antipemerintah.
Hal ini berubah menjadi konflik kompleks yang telah menewaskan lebih dari 500.000 orang, menyebabkan jutaan orang lainnya mengungsi di dalam dan luar negeri, serta menghancurkan ekonomi, infrastruktur, dan industri.
Pada bulan Desember, pemerintahan sementara ditunjuk untuk memimpin negara hingga tanggal 1 Maret, saat pemerintahan baru akan dibentuk. [ran]
