(IslamToday ID) – Para pemimpin politik Greenland pada Jumat (28/3) menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama dengan China di berbagai bidang seperti perdagangan, perikanan, dan pembangunan berkelanjutan, serta menyoroti potensi perjanjian perdagangan bebas antara kedua belah pihak.
Vivian Motzfeldt, yang akan menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemerintah otonom baru Greenland, mengatakan kepada Xinhua bahwa penguatan hubungan dengan China akan menjadi salah satu prioritasnya.
“Perjalanan saya ke China pada 2023 sangat berkesan,” katanya, seraya menyatakan bahwa China adalah salah satu pasar boga bahari (seafood) terbesar bagi Greenland. “China sangat penting bagi kami, dan kami sangat ingin memperkuat kerja sama kami (dengan China).”
Motzfeldt mengatakan tugasnya meliputi meningkatkan ekspor, memperkuat kerja sama di sektor perikanan, dan mengupayakan perjanjian perdagangan bebas dengan China. Pada Jumat, Greenland mengumumkan pembentukan pemerintah otonom baru di Nuuk, ibu kota Greenland.
Dalam sebuah upacara yang diadakan di Pusat Kebudayaan Katuaq (Katuaq Cultural Center), empat partai politik yang mewakili 23 dari 31 kursi di parlemen Greenland menandatangani sebuah perjanjian koalisi untuk membentuk pemerintah otonom yang baru.
Aqqalu Jerimiassen, ketua partai Atassut sekaligus anggota Parlemen Greenland, mengungkapkan pandangan serupa berdasarkan kunjungannya ke China pada 2018.
“Saya pernah mengunjungi Beijing, Guangzhou, dan beberapa kota lainnya,” katanya kepada Xinhua. “Saya sangat terkesan selama kunjungan saya ke China. Saya sangat tertarik dengan bagaimana kami dapat membangun kerja sama yang baik dengan perusahaan dan otoritas China.”
Pada Jumat, Greenland mengumumkan pembentukan pemerintah otonom baru di Nuuk, ibu kota Greenland. Dalam sebuah upacara yang diadakan di Pusat Kebudayaan Katuaq (Katuaq Cultural Center), empat partai politik yang mewakili 23 dari 31 kursi di parlemen Greenland menandatangani sebuah perjanjian koalisi untuk membentuk pemerintah otonom yang baru.
Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953, ketika wilayah itu menjadi bagian integral dari Kerajaan Denmark. Pada 1979, Greenland menjadi wilayah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri, sementara Denmark tetap mempertahankan kendali atas urusan luar negeri dan kebijakan pertahanan.[sya]
