(IslamToday ID) – Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu menyatukan kekuatan ekonomi kolektif mereka agar dapat secara efektif menanggapi gangguan perdagangan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat menyusul penerapan tarif terhadap sebagian besar perekonomian di seluruh dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Malaysia William Ng.
Tarif-tarif itu kemungkinan besar akan secara signifikan memengaruhi ekspor Malaysia, terutama di bidang produk listrik dan elektronik, turunan minyak kelapa sawit, produk berbasis karet, serta tekstil dan garmen, mengingat produk-produk tersebut merupakan kontributor utama bagi perdagangan Malaysia-AS, ungkap Ng kepada Xinhua.
“Tarif yang makin tinggi akan menyebabkan peningkatan biaya bagi pengimpor maupun pengekspor, mengurangi daya saing kita, tidak hanya di pasar AS tetapi juga di pasar-pasar negara lain, serta berpotensi memengaruhi lapangan kerja dan investasi di kalangan UKM,” kata William Ng.
“Kami mendorong pemerintah dan UKM untuk mengambil tindakan guna mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang baru. Para pelaku usaha harus belajar mendiversifikasikan sumber bahan baku dan pelanggan mereka, yaitu memastikan risiko rantai pasokan mereka dimitigasi. Ini merupakan praktik yang baik terlepas dari dampak penerapan rentetan tarif ini,” tutur dia.
“Kita dapat memperkirakan periode ketidakpastian yang singkat karena perekonomian di seluruh kawasan dan perekonomian lain yang terdampak telah menyesuaikan kembali strategi mereka guna melawan atau mengurangi imbas rangkaian tarif AS tersebut. Di dalam negeri, dampaknya akan berkisar dari minimal hingga moderat, dengan barang-barang yang diimpor dari AS kemungkinan akan menjadi lebih mahal dalam jangka menengah,” jelas Ng.
Menyebut tarif AS sebagai “peringatan” bagi negara-negara anggota ASEAN, Ng memaparkan bahwa Malaysia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, harus mendorong dimulainya kembali perundingan mengenai pembentukan pasar tunggal ASEAN, yang memungkinkan pendirian suatu bentuk serikat pabean, yang secara lebih lanjut akan mengurangi hambatan nontarif.
“Kohesi intrakawasan ini sangat penting, mengingat ukuran masing-masing pasar yang relatif kecil. Secara kolektif, ASEAN berada di jalur yang tepat untuk menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia pada 2030,” ujarnya.
William Ng juga mendorong UKM untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang pasti akan muncul dari disrupsi ini.
Dia juga menyampaikan bahwa dengan strategi yang tepat, kalangan bisnis dapat beradaptasi dan bahkan mendapatkan keuntungan dari pergeseran dinamika perdagangan global tersebut.
“Kami mendorong pemerintah dan UKM untuk mengambil tindakan guna mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang baru. Para pelaku usaha harus belajar mendiversifikasikan sumber bahan baku dan pelanggan mereka, yaitu memastikan risiko rantai pasokan mereka dimitigasi. Ini merupakan praktik yang baik terlepas dari dampak penerapan rentetan tarif ini,” tutur Ng.
“Di tingkat ASEAN, urgensi untuk menurunkan hambatan nontarif menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Diskusi mengenai pembentukan pasar tunggal ASEAN harus segera dibuka kembali, dengan tujuan untuk menciptakan semacam serikat pabean yang dapat menguntungkan kita sebagai blok pengekspor dan pasar regional yang besar,” lanjutnya.
Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4) mengumumkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk impor dari semua mitra dagangnya, dan tarif tambahan yang lebih tinggi untuk beberapa mitra tertentu.
Keputusan Trump itu memicu kritik tajam dari kalangan ekonom, pakar perdagangan, dan pemerintah asing yang melihatnya sebagai upaya keliru untuk menggunakan tarif sebagai instrumen dalam mengatasi ketidakseimbangan perdagangan yang kompleks.[sya]
