(IslamToday ID) – Menteri Keuangan Korea Selatan (Korsel), Choi Sang-mok, mengundurkan diri kurang dari dua jam sebelum ia dijadwalkan menjadi pemimpin sementara negara itu, dalam perkembangan mengejutkan terbaru yang semakin memperdalam krisis politik di negeri Ginseng.
Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengonfirmasi bahwa pengunduran diri Choi telah diterima oleh Presiden Sementara Han Duck-soo, setelah parlemen yang dikuasai oposisi mencoba melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Choi sebelum ia menggantikan Han.
“Saya mohon maaf kepada rakyat karena harus mengundurkan diri. Saya tidak dapat melanjutkan tugas di tengah kondisi ekonomi domestik dan internasional yang sangat berat,” ujar Choi, seperti disampaikan oleh Kementerian Keuangan.
Pengunduran diri ini menjadi babak terbaru dari krisis kepemimpinan yang terus bergulir di Korsel. Choi seharusnya mengambil alih posisi sebagai presiden sementara pada tengah malam, menggantikan Han yang lebih dulu mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (01/05/2025) pagi. Han mundur untuk bersiap mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 3 Juni mendatang.
Pemilu tersebut digelar setelah presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol — seorang konservatif — dilengserkan dari jabatannya pada April lalu akibat upaya gagal memberlakukan darurat militer di akhir tahun lalu. Sejak Desember, jabatan pemimpin sementara terus berpindah tangan, dan kini Menteri Pendidikan Lee Ju-ho menjadi kandidat selanjutnya untuk mengisi posisi tersebut.
Indeks ETF iShares MSCI South Korea (EWY) senilai US$2,9 miliar — reksa dana yang diperdagangkan di AS dan melacak saham-saham Korsel — langsung merosot ke titik terendah dalam sesi perdagangan usai kabar pengunduran diri Choi menyebar.
Perkembangan ini semakin memperkeruh upaya pemerintah dalam memulihkan stabilitas pasca berbulan-bulan gejolak politik sejak langkah mengejutkan Yoon pada Desember lalu.
Mosi pemakzulan terhadap Choi diprakarsai awal tahun ini oleh Partai Demokrat yang menjadi oposisi utama. Choi dituduh melanggar kewajiban konstitusional saat menjabat sementara sebelumnya, dengan menolak mengangkat hakim Mahkamah Konstitusi yang telah disetujui oleh majelis, sehingga menyebabkan kekosongan satu kursi di lembaga tersebut.
Parlemen yang dikuasai oposisi mencoba melakukan pemungutan suara atas mosi tersebut pada Kamis malam, mengetahui bahwa Choi hampir mengambil alih kepemimpinan dari Han.
Ketidakstabilan kepemimpinan ini membuat posisi Korsel menjadi rentan, khususnya dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif ekspor yang dapat semakin menekan perekonomian yang bergantung pada perdagangan dan tercatat menyusut pada kuartal pertama tahun ini. Data perdagangan yang dirilis pada Kamis menunjukkan ekspor ke AS turun 6,8% dibanding tahun sebelumnya, setelah Presiden Donald Trump kembali meluncurkan tarif baru.
Korea Selatan merupakan sekutu utama AS dan menjadi salah satu negara pertama yang memulai negosiasi tarif bersama Jepang dan India. Pemerintah Korsel berharap bisa mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu 8 Juli. Pekan lalu, Choi bersama Menteri Industri Ahn Duk-geun telah bertolak ke Washington, disusul delegasi tingkat kerja yang tiba pada Rabu untuk melanjutkan pembicaraan.
Namun krisis kepemimpinan yang belum mereda dikhawatirkan akan menghambat kemajuan dalam negosiasi, karena pihak AS kemungkinan menunggu kejelasan siapa yang akan memimpin Korsel ke depan.
Pemerintah Korsel menyatakan tidak berencana menyelesaikan kesepakatan sebelum pemilu 3 Juni dan akan melanjutkan negosiasi “tanpa tergesa-gesa.” Wakil Menteri Industri bahkan menyebut penyelesaian kesepakatan sebelum pemilu sebagai hal yang “secara teori tidak mungkin,” menegaskan betapa besar tantangan akibat ketidakpastian politik saat ini.
Menambah kekisruhan, Mahkamah Agung Korea Selatan pada Kamis menyatakan Lee Jae-myung — kandidat unggulan dalam pilpres — bersalah atas pelanggaran hukum pemilu, sehingga menimbulkan bayang-bayang negatif terhadap kampanyenya.
Hingga saat ini, Lee yang merupakan mantan pemimpin Partai Demokrat, telah mengantongi pencalonan resmi dari partainya dan memimpin kuat dalam berbagai jajak pendapat nasional.[sya]
