(IslamToday ID) – Amerika mengkritik keputusan pemerintah Suriah yang telah menunjuk Ahmad al-Hayes ke posisi komandan divisi tentara di Suriah utara. Kritikan itu dilontarkan lantaran Hayes terkenal dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan hubungannya dengan ISIS.
“Keputusan otoritas sementara untuk menunjuk orang ini, yang memiliki rekam jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia dan melemahkan misi kami untuk mengalahkan ISIS, ke posisi resmi adalah kesalahan serius,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce, dikutip dari The Cradle, Ahad (11/5/2025).
“AS tidak mendukung penunjukan tersebut,” imbuhnya.
Suriah saat ini dipimpin oleh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Presiden de facto Ahmad al-Sharaa, mantan komandan Al-Qaeda dan ISIS yang mengambil alih kekuasaan pada bulan Desember setelah menggulingkan pemerintahan mantan presiden Bashar al-Assad.
Hayes, yang juga dikenal sebagai Abu Hatem Shaqra, adalah pemimpin Ahrar al-Sharqiya, cabang dari Ahrar al-Sham yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.
Ahrar al-Sharqiya terdiri dari banyak pejuang dari suku Shaitat dari Kegubernuran Deir Ezzor dan termasuk mantan anggota ISIS.
Hayes turut serta dalam pembunuhan seorang politikus perempuan Kurdi, Hevrin Khalaf, pada tahun 2019. Sebuah video yang memperlihatkan dia dibunuh di pinggir jalan setelah ditarik dari mobil SUV-nya menjadi viral dan menuai kecaman internasional.
Pada tahun 2021, AS menjatuhkan sanksi kepada Hayes, menuduhnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk perdagangan perempuan dan anak-anak Yazidi, dan hubungan dengan ISIS.
Kementerian Pertahanan Suriah awal bulan ini menunjuk Hayes sebagai komandan Divisi ke-86 yang beroperasi di Deir Ezzor, Hasakah, dan Raqqa, yang mencakup wilayah-wilayah di bawah kendali pemerintahan Kurdi di timur laut Suriah.
“Bagaimana mungkin seseorang yang melakukan pembunuhan dan memutilasi tubuh korban politik diberi jabatan resmi?” kata Adalat Omar, kepala Badan Koordinasi Perempuan di pemerintahan Rojava, North Press Agency melaporkan.
“Pengadilan Suriah harus memenuhi tanggung jawabnya dan memastikan keadilan bagi para korban konflik Suriah dengan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang,” tambahnya.
Juru bicara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, Farhad Shami, mengatakan promosi Hayes adalah langkah yang tidak dapat diterima yang akan menodai lembaga-lembaga negara dan menyerukan agar dia dituntut.
Pada bulan Maret, SDF membuat kesepakatan dengan pemerintah sementara Suriah untuk berintegrasi ke dalam lembaga federal.
AS sendiri telah memberikan dukungan bagi ISIS, membantunya menaklukkan kota Mosul di barat laut Irak pada tahun 2014. Pemimpin Kurdi Irak Masoud Barzani, sekutu dekat AS, bekerja sama erat dengan ISIS untuk melakukan genosida terhadap minoritas agama Yazidi dan menjadikan ribuan wanita dan gadis Yazidi sebagai budak seks bagi para pejuang ISIS.
Gelombang penculikan untuk memperbudak wanita dari minoritas agama Alawite di Suriah barat telah meledak sejak pemerintahan Sharaa mengambil alih kekuasaan pada bulan Desember.
Minggu ini, muncul laporan di Homs tentang dugaan penculikan dan pernikahan paksa seorang wanita muda Alawi, Mira Jalal Thabat, dengan keterlibatan pasukan keamanan Suriah sendiri. [ran]
