(IslamToday ID) – Kabinet keamanan Israel pada Ahad (11/5) menyetujui keputusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah berskala besar di Tepi Barat, pertama kalinya sejak wilayah itu diduduki pada tahun 1967.
Palestinian Information Center melaporkan, keputusan Israel ini akan mengarah pada pendaftaran akhir hak milik di Area C Tepi Barat, area yang ditempatkan di bawah kendali eksklusif Israel menurut Perjanjian Oslo.
Ini melanggar hukum internasional dan diperkirakan akan memperdalam diskriminasi terhadap warga Palestina, yang kemungkinan akan menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan hak atas tanah mereka.
Selain itu, kabinet keamanan menginstruksikan lembaga militer pendudukan Israel untuk menghentikan proses pendaftaran tanah paralel yang diprakarsai oleh Otoritas Palestina (PA). Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan keputusan itu akan memperkuat permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Istilah “pendaftaran tanah” mengacu pada pencatatan resmi hak milik setelah proses pemetaan dan verifikasi klaim kepemilikan. Setelah difinalisasi, pendaftaran, yang dikenal di Palestina sebagai Tabu, sangat sulit untuk ditentang. Sebagai bagian dari proses tersebut, setiap tanah tanpa klaim kepemilikan yang terdokumentasi akan dialihkan ke negara pendudukan Israel.
Upaya pendaftaran tanah di Tepi Barat dimulai selama Mandat Inggris atas Palestina dan berlanjut di bawah kekuasaan Yordania, tetapi Israel membekukan proses tersebut setelah menduduki wilayah Palestina.
Pengacara Michael Sfard, seorang spesialis hukum hak asasi manusia internasional dan hukum perang, mengatakan kepada media Israel bahwa keputusan tersebut melanggar prinsip dasar yang melarang kekuatan pendudukan untuk membuat perubahan jangka panjang di wilayah yang diduduki.
“Tidak ada kemungkinan warga Palestina akan mendapatkan pengakuan hak-haknya,” katanya, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut akan mengarah pada “perampasan tanah besar-besaran oleh Israel atas semua tanah di Area C.”
“Bukan suatu kebetulan bahwa penjajah dilarang melakukan pendaftaran tanah. Larangan tersebut berasal dari fakta bahwa di bawah pendudukan, tidak mungkin untuk melakukan proses seperti itu secara bebas,” tambahnya.
“Warga Palestina tidak memiliki akses ke informasi dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan hak-hak mereka,” kata pengacara tersebut.
Sfard juga mencatat bahwa apa yang disebut absentee, yang berarti warga Palestina yang tidak tinggal di Israel atau Tepi Barat, tidak dapat berpartisipasi dalam proses tersebut, meskipun mereka adalah pemilik tanah.
“Kekuatan pendudukan, dan bukan pihak yang netral, yang mengadili klaim tersebut. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan ketakutan yang besar, yang mendorong banyak warga Palestina untuk menghindari partisipasi dalam proses tersebut.”
Rancangan resolusi yang dirumuskan oleh Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa kabinet keamanan akan menginstruksikan kepala komando pusat tentara Israel untuk memulai pendaftaran tanah di Area C.[sya]
