(IslamToday ID) – Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani menekankan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk menegakkan monopoli negara atas penjualan senjata dan menolak keberadaan senjata apa pun di luar lembaga resmi.
Mengutip Sputnik Arabic, Al-Sudani menegaskan pada hari Kamis (15/5/2025), bahwa pendekatan tersebut merupakan salah satu pilar mendasar dalam memperkuat prestise dan stabilitas negara.
Dia mengklaim, “Dualitas senjata tidak sejalan dengan konsep negara, terutama karena Irak telah menghadapi terorisme selama dua dekade.”
Ia menunjukkan bahwa pemerintahnya sedang berupaya memperkuat lembaga keamanan kita melalui peta jalan hukum, politik, dan keamanan yang bertujuan untuk membatasi kepemilikan senjata hanya untuk negara.
Dalam konteks yang sama, Perdana Menteri Irak menegaskan bahwa negaranya tidak mempunyai niat untuk mengakui Israel atau menandatangani perjanjian damai dengannya, menekankan kepatuhan negaranya pada posisi Arab yang teguh mengenai masalah Palestina.
Dalam wawancara dengan Sky News Arabia, Al-Sudani menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap prinsip-prinsip nasional.
Senin lalu, Kementerian Luar Negeri Irak mengeluarkan pernyataan yang mengomentari keputusan Partai Pekerja Kurdistan untuk membubarkan diri, menghentikan konflik bersenjata, dan meletakkan senjatanya.
Pemerintah Irak menyambut baik keputusan tersebut, kata pernyataan itu, seraya mencatat bahwa langkah tersebut merupakan perkembangan positif dan signifikan yang berkontribusi terhadap peningkatan keamanan dan stabilitas di Irak dan kawasan.
Ia juga mencatat bahwa pengumuman tersebut merupakan peluang nyata untuk memajukan upaya perdamaian dan mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah membebani masyarakat di wilayah tersebut selama beberapa dekade.
Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa perkembangan ini merupakan langkah awal yang wajar untuk mempertimbangkan kembali pembenaran yang sebelumnya digunakan untuk membenarkan kehadiran pasukan asing di tanah Irak.
Partai Pekerja Kurdistan (PKK) mengumumkan pembubaran struktur organisasinya, berakhirnya perjuangan bersenjatanya dengan Turki, dan penghentian aktivitasnya, jaringan Kurdi Rudaw melaporkan pada hari Senin.
Partai mengumumkan hal ini dalam sebuah pernyataan setelah konferensi luar biasa ke-12, dengan mencatat bahwa konferensi tersebut diadakan mengingat proses yang dimulai dengan pengumuman oleh pemimpin Abdullah Ocalan pada tanggal 27 Februari, yang menyerukan agar partai tersebut membubarkan diri. [ran]
