(IslamToday ID) – Pengumuman terkini Presiden AS Donald Trump mengenai pencabutan semua sanksi terhadap Suriah mengejutkan banyak orang, termasuk pejabatnya sendiri di Departemen Luar Negeri dan Keuangan.
“Di Washington, pejabat senior di Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan berusaha keras untuk memahami cara membatalkan sanksi, yang banyak di antaranya telah berlaku selama beberapa dekade. Gedung Putih tidak mengeluarkan memorandum atau arahan kepada pejabat sanksi Departemen Luar Negeri atau Departemen Keuangan untuk mempersiapkan pembatalan dan tidak memberi tahu mereka bahwa pengumuman presiden sudah dekat,” beberapa pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya kepada Reuters, dikutip dari The Cradle, Jumat (16/5/2025).
“Para pejabat bingung tentang bagaimana tepatnya pemerintah akan melonggarkan sanksi-sanksi tersebut, sanksi mana yang akan dilonggarkan, dan kapan Gedung Putih ingin memulai prosesnya,” imbuh mereka, seraya menekankan bahwa para pejabat terkejut.
Seorang pejabat mengatakan kepada Reuters, “Semua orang berusaha mencari tahu cara menerapkannya.”
Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun sudah diumumkan, proses sebenarnya mungkin memerlukan waktu.
Dalam pidatonya di sebuah forum investasi di ibu kota Saudi, Riyadh, pada tanggal 13 Mei, Trump mengumumkan bahwa AS akan mencabut sanksi berat yang telah dijatuhkan kepada Suriah selama 14 tahun. Sanksi ini sangat membebani warga biasa dan berkontribusi besar terhadap krisis ekonomi parah yang dihadapi Suriah saat ini.
Sehari setelah pengumuman Trump, presiden mengadakan pertemuan dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS) dan Presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa, mantan pemimpin Al-Qaeda yang memimpin pemerintahan yang dibentuk setelah runtuhnya pemerintahan mantan presiden Bashar al-Assad tahun lalu.
Trump dilaporkan meminta Sharaa untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dengan bergabung dalam Kesepakatan Abraham, dan mengusir faksi perlawanan Palestina dari Suriah.
AS sebelumnya telah memberi isyarat kepada Suriah bahwa pencabutan sanksi akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk mengakhiri kehadiran kelompok perlawanan Palestina yang telah diberi perlindungan dan kebebasan beroperasi di negara itu selama beberapa dekade di bawah pemerintahan sebelumnya.
Kampanye penangkapan dan penyitaan aset Suriah telah menargetkan para pemimpin perlawanan di Suriah, termasuk anggota gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ) dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina – Komando Umum (PFLP-GC).
Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS dan Komite Angkatan Bersenjata AS, Anggota Kongres Cory Mills, mengatakan pada tanggal 24 April bahwa Sharaa memberitahunya tentang keterbukaan Damaskus untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Sejak tergulingnya pemerintahan Assad, Israel telah melancarkan kampanye kekerasan berupa ratusan serangan udara yang menargetkan lokasi-lokasi milik bekas militer Suriah.
Hamas juga telah memperluas pendudukan ilegalnya di negara tersebut dan mengambil alih sebagian besar wilayah selatan Suriah. [ran]
