(IslamToday ID) – Dalam sejarah konflik modern, mungkin tidak ada narasi yang lebih mengganggu daripada penyalahgunaan bantuan kemanusiaan yang disengaja untuk mencapai tujuan geopolitik.
Gaza, wilayah yang dilanda perang dan blokade selama puluhan tahun, kini menghadapi ancaman baru yang berbahaya, sebuah rencana yang disamarkan sebagai penyelamatan bagi penduduknya yang kelaparan, tetapi sebenarnya, merupakan cetak biru yang diperhitungkan untuk pemindahan warga Palestina, mengutip Middle East Monitor (MEMO), Senin (2/6/2025).
Sebuah laporan mengatakan adanya pembentukan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), organisasi bayangan yang didukung oleh mantan agen CIA, pengusaha teknologi Israel, dan perusahaan keamanan swasta. GHF telah memposisikan dirinya untuk mengendalikan distribusi bantuan, menghindari badan-badan internasional formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jauh dari sekadar simbol harapan, inisiatif ini, yang lahir setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, tampaknya merupakan alat rekayasa demografi, terutama yang menargetkan Gaza utara. Pengunduran diri CEO GHF Jake Wood, yang mengutip ketidaksesuaian yayasan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, hanya memperdalam kecurigaan tentang motif sebenarnya, sambung tulisan tersebut.
GHF diperkenalkan sebagai inisiatif yang dipimpin Amerika yang menanggapi krisis kemanusiaan parah di Gaza— di mana lebih dari 95 persen lahan pertanian telah hancur . Namun sifat dan operasi yayasan tersebut dengan cepat menimbulkan kekhawatiran.
Meskipun mengklaim kemerdekaan, yayasan ini didirikan oleh mantan perwira Pasukan Pertahanan Israel (IDF), mantan pejabat dari Koordinasi Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), pengusaha teknologi Israel, dan investor Israel-Amerika. Hubungannya dengan firma keamanan AS seperti Safe Reach Solutions dan UG Solutions, keduanya terkait dengan mantan perwira CIA Philip F. Reilly, menunjukkan agenda yang jauh lebih kompleks.
Reilly, yang pernah melatih Contras Nikaragua sayap kanan pada 1980-an dan menjabat sebagai kepala stasiun CIA di Kabul , membawa warisan yang meresahkan bagi usaha ini. Pendanaan GHF yang tidak transparan, diduga lebih dari $100 juta dari donor yang tidak disebutkan namanya semakin mengikis kepercayaan publik. Sementara itu, PBB, yang secara tradisional menjadi pusat koordinasi bantuan, telah dikesampingkan.
Seorang juru bicara PBB menyebut tindakan GHF sebagai pengalih perhatian dari kebutuhan mendesak untuk membuka kembali penyeberangan dan memulihkan rute bantuan standar. Utusan PBB untuk Timur Tengah memperingatkan bahwa penduduk Gaza kelaparan dan kekurangan kebutuhan dasar dan wilayah tersebut berada pada titik kritis yang berbahaya.
Ketergantungan GHF pada kontraktor militer swasta, bukan lembaga kemanusiaan, mengisyaratkan bahwa tujuan sebenarnya bukanlah bantuan, melainkan kontrol.
Keterlibatan firma keamanan swasta Amerika seperti Safe Reach Solutions dan UG Solutions sangat meresahkan. Safe Reach, yang dijalankan oleh jaksa AS James Kandiff—yang juga terdaftar di GHF—telah beroperasi di Gaza sejak awal 2025. Sebagian besar stafnya adalah mantan personel CIA, Blackwater, dan militer AS, firma-firma ini bukanlah aktor yang netral. Kehadiran mereka membuat AS semakin dekat dengan keterlibatan langsung di Gaza dan berisiko meningkatkan ketegangan regional. Meskipun The New York Times melaporkan keterlibatan mereka sebagai tidak langsung, peran ganda Kandiff melemahkan klaim tersebut dan menunjukkan adanya kepentingan yang tumpang tindih.
Meskipun penggunaan kontraktor militer dalam operasi kemanusiaan sudah ada presedennya, hal itu selalu menjadi kontroversi. Di Gaza, di mana warga sipil sudah menjadi sasaran tembakan, kehadiran kontraktor bersenjata menimbulkan ancaman baru. Dalam satu kejadian, sekitar 40 warga sipil terluka saat pengiriman bantuan, sebagian besar ditembak oleh pasukan Israel.
Keterlibatan kontraktor AS menimbulkan kekhawatiran atas akuntabilitas dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Lebih buruk lagi, firma-firma ini beroperasi tanpa transparansi: sumber pendanaan Safe Reach tidak diketahui, dan UG Solutions tetap diselimuti kerahasiaan—memicu skeptisisme tentang tujuan sebenarnya dari operasi tersebut.
Pengunduran diri mendadak Jake Wood, CEO GHF, mengungkap kontradiksi internal organisasi tersebut. Seorang mantan Marinir AS yang berpengalaman di Irak dan Afghanistan, Wood direkrut untuk membantu penggalangan dana. Setelah mengundurkan diri, ia menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan—kemanusiaan, kenetralan, imparsialitas, dan independensi—dengan mengatakan bahwa struktur GHF membuat prinsip-prinsip tersebut mustahil ditegakkan . Kepergiannya merupakan dakwaan yang memberatkan bagi yayasan dan ambisinya yang terselubung.
Pernyataan Wood menyoroti sebuah kebenaran utama: bantuan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari etika. Aliansi GHF dengan firma keamanan dan keselarasannya dengan kepentingan strategis Israel melanggar prinsip-prinsip yang diklaimnya. PBB telah lama menekankan perlunya imparsialitas dan independensi dalam penyaluran bantuan yang efektif. Struktur GHF yang dimiliterisasi dan tidak transparan gagal memenuhi standar-standar ini—berfungsi lebih sebagai instrumen geopolitik daripada inisiatif penyelamatan nyawa.
Aspek yang paling mengkhawatirkan dari rencana tersebut adalah tujuan akhirnya: menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai kedok untuk pemindahan paksa warga Palestina, khususnya dari Gaza utara. GHF dipandang sebagai bagian dari strategi AS-Israel yang lebih luas untuk membuat kelaparan sebagai daya ungkit politik—yang berawal dari pemotongan dana UNRWA oleh AS pada Januari 2024.
Hal ini sejalan dengan strategi pengepungan jangka panjang Israel, di mana hanya tetesan bantuan yang diizinkan masuk, namun hampir tidak cukup untuk mencegah kelaparan. PBB telah melaporkan bahwa hanya 4,6 persen lahan pertanian yang masih dapat digunakan.
Dengan menyalurkan bantuan melalui badan-badan swasta, Israel memperoleh kendali atas siapa yang mendapatkan bantuan, di mana, dan bagaimana. Hal ini sama saja dengan pengendalian populasi—mendorong warga Palestina ke daerah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Para pengamat menggambarkannya sebagai upaya untuk mengemas warga Palestina ke sebidang tanah yang lebih kecil lagi.
Taktik ini memiliki ciri-ciri pembersihan etnis, yang disamarkan sebagai intervensi kemanusiaan. Didukung oleh firma keamanan Amerika, GHF memungkinkan Israel untuk mengabadikan kelaparan dan pengungsian dengan kedok bantuan. Peringatan PBB tentang fase baru yang kejam dalam perang yang ditandai dengan meningkatnya kelaparan dan kehancuran yang menegaskan urgensi untuk mengungkap tipu daya ini.
Israel dan mitranya di AS menyajikan bantuan sebagai solusi sambil memblokir pengirimannya, memperpanjang penderitaan Gaza dan memajukan tujuan akhir mereka: mengosongkan wilayah tersebut dari warga Palestina.
Munculnya GHF dan keterlibatan badan intelijen dan keamanan AS memiliki konsekuensi yang luas. Pertama, model ini mengikis kepercayaan pada lembaga kemanusiaan. Meskipun menghadapi tantangan finansial, PBB tetap menjadi tulang punggung bantuan global. Menggantinya dengan entitas yang dimiliterisasi dan tidak transparan seperti GHF merusak kredibilitas sistem bantuan internasional.
Kedua, proyek ini berisiko menyeret AS ke dalam konflik langsung dengan Hamas dan kelompok lain di Gaza, karena kontraktor Amerika dapat dilihat sebagai proksi Israel. Ketiga, hal ini menjadi preseden berbahaya untuk mempersenjatai krisis kemanusiaan demi pengaruh geopolitik di belahan dunia lain.
Yayasan Kemanusiaan Gaza bukanlah respons terhadap penderitaan manusia—ini adalah perwujudan dari rencana yang gelap dan berbahaya. Dengan dukungan dari para aktor keamanan dan intelijen AS, Israel menggunakan janji bantuan sebagai alat untuk membuat kelaparan dan pengungsian paksa.
Pengunduran diri Jake Wood, keterlibatan tokoh-tokoh seperti Philip F. Reilly, dan operasi gelap perusahaan-perusahaan seperti Safe Reach Solutions semuanya mengarah pada satu kenyataan yang suram: ini bukan tentang menyelamatkan nyawa—ini tentang dominasi dan pemindahan.
Komunitas internasional harus mengungkap penipuan ini dan menuntut agar bantuan kemanusiaan diberikan secara transparan dan tidak memihak, melalui organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya dengan menanggalkan topeng proyek ini, umat manusia dapat mulai kembali ke wilayah yang telah lama menderita di bawah pengepungan. Rakyat Gaza layak mendapatkan bantuan yang menyelamatkan nyawa—bukan strategi yang memisahkan mereka dari tanah air mereka. [ran]
