Langkah Trump Saingi Pengaruh China dengan Pakta Dagang ASEAN

Kesepakatan ini memberlakukan tarif 20% untuk ekspor Vietnam ke AS dan pungutan 40% untuk barang-barang yang dianggap transit melalui negara tersebut.

Karena rinciannya masih minim, para ekonom mengatakan banyak hal akan bergantung pada kerangka kerja yang ditetapkan Washington untuk menentukan apa yang dianggapnya sebagai “Made in Vietnam” dan yang dianggapnya sebagai transshipment.

Yang memperumit masalah adalah fakta bahwa perusahaan-perusahaan China telah berbondong-bondong mendirikan pabrik di seluruh Asia Tenggara sejak Trump melancarkan perang dagang pertamanya pada 2018. Sebagian besar ekspor Vietnam ke AS terdiri dari barang-barang, seperti Airpods, ponsel, atau produk lain yang dirakit dengan komponen China di pabrik di Vietnam dan kemudian dikirim ke Amerika. Itu tidak ilegal.

“Banyak hal akan bergantung pada bagaimana tarif 40% diterapkan. Jika pemerintahan Trump tetap menargetkannya secara spesifik, seharusnya bisa dikelola,” kata Roland Rajah, Kepala Ekonom Lowy Institute di Sydney.

“Jika pendekatannya terlalu luas dan tumpul, hal itu bisa sangat merugikan China, Vietnam, dan AS, yang harus membayar harga impor lebih tinggi,” bebernya.

Lembaga think tank tersebut memperkirakan 28% ekspor Vietnam ke AS terdiri dari komponen China pada tahun 2022, naik dari 9% pada tahun 2018.

Pham Luu Hung, Kepala Ekonom SSI Securities Corp di Hanoi, mengatakan pungutan 40% atas barang-barang transit tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi Vietnam karena barang-barang tersebut pada dasarnya bukan berasal dari Vietnam.

Hung menilai ekspor yang dialihkan hanya menyumbang 16,5% dari total pengiriman Vietnam ke AS pada 2021. Porsi ini kemungkinan telah menurun selama dua tahun terakhir seiring adanya penegakan hukum yang lebih ketat oleh kedua pemerintah.

“Poin pentingnya adalah aturan asal barang masih dalam tahap negosiasi,” ujar Hung. “Dalam praktiknya, aturan ini mungkin memiliki dampak yang lebih besar daripada tarif itu sendiri.”

Devil in Details

Duncan Wrigley, Kepala Ekonom China dari Pantheon Macroeconomics, mengaku skeptis bahwa kesepakatan terbaru akan efektif dalam memberantas ekspor China melalui Vietnam ke AS.

“Detailnya harus dicermati dengan saksama, tetapi saya pikir ekspor China akan melalui pasar lain ke AS, atau beberapa nilai tambah akan dilakukan di Vietnam, sehingga produk tersebut dianggap buatan Vietnam, bukan transshipment,” paparnya.

Saat para pejabat di seluruh Asia bergegas bernegosiasi dengan AS demi menurunkan bea masuk tahun ini, perusahaan China bergerak cepat meningkatkan ekspor melalui saluran alternatif guna menghindari tarif hukuman AS.

Ekonom Citigroup Inc dalam laporannya baru-baru ini menyebut pengiriman dari China ke Asia Tenggara mencapai rekor tertinggi di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam tahun ini. Dan ada “peningkatan korelasi yang signifikan” dengan peningkatan ekspor kawasan tersebut ke AS selama periode yang sama.

Derrick Kam, ekonom Asia di Morgan Stanley, memandang sebagian besar kemungkinan disebabkan oleh pengalihan produksi yang legal di seluruh kawasan. Barang yang ditujukan untuk pasar AS mungkin dikirim dari pabrik-pabrik mereka di Asia Tenggara, dan barang-barang yang diproduksi di pabrik-pabrik mereka di China akan dikirim ke seluruh dunia.

“Jika Anda mencoba menggambarkannya dalam data perdagangan, akan terlihat persis seperti pengalihan rute, tetapi sebenarnya bukan,” kata Kam. “Pada dasarnya rantai pasokan menyesuaikan diri.”

Namun, transshipment telah menjadi perhatian utama bagi penasihat dagang utama Trump, termasuk Peter Navarro, yang memandang Vietnam “pada dasarnya koloni China komunis” dalam wawancara dengan Fox News pada April.

Dan hal ini tidak hanya terjadi di Vietnam.

Tidak lama setelah Trump mengumumkan tarif Liberation Day pada 2 April, produsen garmen di Indonesia mulai menerima tawaran dari perusahaan China untuk menjadi “mitra dalam transshipment,” kata Redma Gita Wirawasta, Ketua Asosiasi Produsen Serat Benang Filamen Indonesia.

Redma menjelaskan, produk-produk China akan dialihkan ke Indonesia, menjalani pengolahan minimal, seperti pengemasan ulang atau pelabelan ulang, lalu mendapatkan sertifikasi bahwa produk-produk tersebut dibuat di negara Asia Tenggara tersebut.

Saat diekspor ke AS, barang-barang tersebut akan dikenai pungutan universal 10% yang telah diberlakukan Trump terhadap hampir semua negara, alih-alih tarif untuk China yang masih setara dengan tingkat efektif di atas 50%, bahkan setelah “kesepakatan” baru-baru ini menurunkan pungutan dari puncaknya sebesar 145%.

Dengan ruang lingkup arbitrase yang besar, ditambah dengan sedikit pengawasan, proses tersebut akan terbukti sulit untuk diberantas.

“Eksportir China beserta afiliasi dan mitra mereka di Asia Tenggara sangat terampil dalam beradaptasi dengan perubahan aturan, mengidentifikasi celah, dan terkadang melebihkan besaran nilai tambah dari negara-negara non-China,” kata Gabriel Wildau, direktur eksekutif firma penasihat Teneo Holdings LLC di New York.

Wildau menambahkan, beberapa perakitan akhir atau transshipment mungkin akan beralih ke pusat transshipment Asia Tenggara yang bersaing ketat, seperti Kamboja, Thailand, dan Singapura, atau lebih jauh ke Turki, Hongaria, atau Polandia.

“Kemungkinan lain ialah definisi dan mekanisme penegakan hukum yang kabur, sehingga kesepakatan terbaru hanya perias dan tak bergigi,” tuturnya. “Penegakan hukum yang ketat juga membutuhkan peningkatan signifikan sumber daya untuk memungkinkan Bea Cukai AS memverifikasi kepatuhan terhadap aturan asal yang lebih ketat.”

Ada upaya di seluruh kawasan untuk setidaknya terlihat berusaha mengekang praktik tersebut. Memang, Vietnam gencar menindak penipuan perdagangan dan aktivitas ilegal dalam beberapa bulan terakhir.

Pada April, Korea Selatan mengumumkan telah menyita barang senilai lebih dari US$20 juta dengan label asal palsu—sebagian besar ditujukan ke AS. Asosiasi Perusahaan Pengiriman Barang Udara Malaysia mengeluarkan peringatan pada Mei karena broker China mempromosikan layanan pengalihan rute ilegal di media sosial.

Malaysia memusatkan penerbitan sertifikat asal barang melalui Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri, sambil melibatkan badan bea cukai untuk membantu menekan praktik transshipment. Thailand memperluas daftar pantauan untuk produk berisiko tinggi, termasuk panel surya, mobil, dan suku cadang, serta mempertimbangkan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggar.

Birokrasi

Casey Barnett, Ketua Kamar Dagang Amerika di Kamboja, melihat adanya perubahan. Pabrik yang mengekspor ke pengecer besar AS, termasuk Walmart, Home Depot, dan Lowe’s, mengatakan bahwa petugas bea cukai sangat teliti memeriksa produk mereka sebelum dikirim ke AS.

“Ini mengharuskan beberapa dokumen tambahan dan sedikit birokrasi di sini,” kata Barnett.

Manajer senior di perusahaan logistik di Kamboja, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena masalah ini sensitif, mengatakan waktu pemrosesan ekspor kini diperpanjang hingga 14 hari kerja—dua kali lipat dari sebelumnya.

Namun, menurut Redma, di Indonesia, memperoleh sertifikat asal barang relatif cepat dan mudah jika barang ditandai untuk diekspor, seringkali hanya memerlukan daftar produk dan surat ke kantor perdagangan provinsi.

Redma mengutarakan, pihak berwenang memprioritaskan pemeriksaan produk yang masuk ke negara ini untuk memastikan mereka membayar bea masuk yang tepat dan mematuhi peraturan. Jarang sekali mereka memeriksa pabrik tempat barang ekspor tersebut konon diproduksi.

Bahkan, terkadang perusahaan China tidak perlu melakukan pemrosesan lokal. “Kaos T-shirt bisa diproduksi di China, dengan label ‘Made in Indonesia‘ yang sudah dijahit,” ungkapnya.

“Beberapa pedagang bahkan tidak mau repot-repot membongkar barang dari kontainer pengiriman,” imbuh Redma. “Membongkar kontainer membutuhkan biaya.”[sya]