(IslamToday ID) – Pemerintah Korea Selatan akan mulai mendistribusikan bantuan tunai kepada semua warga negaranya pada 21 Juli. Bantuan uang tunai ini menjadi bagian dari inisiatif pemerintah setempat untuk merangsang konsumsi dalam negeri.
Langkah tersebut menyusul persetujuan Kabinet Korsel atas anggaran tambahan sebesar 31,8 triliun won (sekitar Rp378,5 triliun), yang disahkan oleh Majelis Nasional pada Jumat (4/7/2025). Program bantuan tersebut merupakan bagian penting dari anggaran tambahan pertama pemerintahan Lee Jae-myung.
Berdasarkan rencana tersebut, semua warga negara Korea Selatan yang tinggal di negara tersebut akan menerima pembayaran satu kali sebesar 150 ribu won (sekitar Rp1,7 juta). Pemerintah mengatakan pencairan dana secara luas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan belanja konsumen secara nasional.
Bantuan tambahan yang ditargetkan akan diberikan berdasarkan tingkat pendapatan. Individu dalam rumah tangga yang hampir miskin dan keluarga dengan orang tua tunggal akan menerima 300 ribu won (sekitar Rp3,5 juta), sementara penerima tunjangan hidup dasar akan mendapatkan 400 ribu won (sekitar Rp4,7 juta).
Untuk mendorong pembangunan daerah yang seimbang, penduduk di luar wilayah Seoul dan sekitarnya, termasuk Provinsi Gyeonggi dan Incheon, akan menerima tambahan 30 ribu won (Rp357.146). Mereka yang tinggal di 84 komunitas pedesaan dan nelayan yang ditunjuk akan menghadapi penurunan populasi secara nasional akan diberikan tambahan 50 ribu won (Rp525.244).
Pembayaran tahap kedua, yang dijadwalkan antara 22 September dan 31 Oktober, akan memberikan tambahan 100 ribu won (sekitar Rp1,1 juta) kepada 90 persen penerima pendapatan terbawah. Kelayakan akan ditentukan oleh penyaringan pendapatan terperinci berdasarkan premi asuransi kesehatan nasional, dengan kriteria yang akan diumumkan pada September.
“Kami akan memastikan persiapan menyeluruh untuk peluncuran pembayaran ini sehingga dapat berfungsi sebagai katalisator pemulihan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan mendukung mereka yang membutuhkan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Kim Min-jae, yang memimpin gugus tugas antar lembaga yang mengawasi program tersebut.[sya]
