(IslamToday ID) – Partai Buruh menolak keras kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang sudah diteken Presiden Jokowi. Kebijakan pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan swasta untuk Tapera sebesar 3 persen itu dinilai belum tepat diterapkan saat ini.
“Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3 persen tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di-PHK,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Rabu (29/5/2024).
Menurutnya, ada beberapa alasan program Tapera belum tepat dijalankan saat ini. Pertama, belum ada kepastian apakah peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program ini.
Alasan kedua, daya beli buruh turun akibat upah yang tidak naik hampir tiga tahun berturut-turut. Bila dipotong lagi untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat.
“Dalam program Tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh. Hal ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat,” tegas Said.
Oleh karena itu, Partai Buruh mengusulkan agar UU Tapera direvisi dan memastikan rakyat memiliki rumah dengan harga terjangkau. Sebaiknya program Tapera dikaji ulang agar tidak dikorupsi.
“Partai Buruh dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menolak program Tapera dijalankan saat ini karena akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, PNS, TNI, Polri, dan peserta Tapera,” pungkasnya. [wip]