(IslamToday ID) – Direktur Bina Nusantara Semarang Fredy Purnomo menyatakan kesadaran soal keamanan data penting di Indonesia sangat rendah. Menurutnya, hal inilah yang membuat data digital yang penting sangat rentan diserang.
“Beberapa hacker dan cracker anonim bercerita ke saya, banyak password lembaga itu mudah ditebak. Bahkan, ada lembaga yang memegang data finansial warga itu tanpa ada password,” kata Fredy dikutip dari Kompas, Sabtu (29/6/2024).
Ia pun mengibaratkan pengamanan data penting digital di Indonesia seperti “script kiddie”, yakni seorang anak remaja yang kurang memiliki kemampuan mengeksploitasi celah keamanan sendiri.
Rendahnya kesadaran keamanan data penting digital ini pula yang membuat Indonesia memiliki sedikit tenaga ahli siber sekuriti atau yang populer disebut dengan tentara siber.
“Bayangkan, Amerika punya 30.000 orang tantara siber. China punya 3 juta. Indonesia ini lima tahun lalu masih nol. Baru beberapa tahun kemudian melakukan perekrutan oleh TNI,” ujar Fredy.
Situasi ini pula yang membuat Fredy dan rekan-rekannya membangun program studi siber sekuriti di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada 2014-2015 lalu. Tujuannya yakni meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya keamanan data digital.
“Kedua, ya just in case negara membutuhkan, kita punya dan syukurnya sudah banyak ya direkrut oleh instansi pemerintah,” ujar Fredy.
Khusus mengenai peretasan data digital, ia mengakui sebenarnya hal itu merupakan sebuah keniscayaan. Seketat apapun proteksi terhadap data digital, upaya serangan pasti akan mengikuti.
Tetapi, membangun kesadaran tentang keamanan data digital tetap harus dilakukan untuk kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk.
“Sebenarnya lebih ke kesiapan kita dalam menghadapi serangan saja. Momen peretasan yang kemarin harus jadi momentum kita memperbaiki diri. Kita perlu evaluasi dan yang paling penting how to recover data yang hilang,” lanjutnya.
Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya. Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil. Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN. [wip]