(IslamToday ID) – Politisi PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW menyangkal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut perpindahan ibukota negara ke Ibukota Nusantara (IKN) adalah kehendak rakyat.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena jika beliau mengatakan itu adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili semua anggota DPR,” kata HNW dikutip dari Liputan 6, Sabtu (28/9/2024).
“Saya membawa dua survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 57 persen warga Indonesia tidak setuju dengan pemindahan ke IKN,” lanjutnya.
HNW menegaskan bahwa PKS sejak awal sudah menolak rencana pemindahan ibukota. Ia menyarankan agar Jokowi berbicara secara jujur kepada publik.
“Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja. Apalagi ini sudah masa terakhir jabatan beliau, yang jelas sekali berkali-kali diputuskan ternyata tidak bisa terlaksana,” ungkap HNW.
“Dan jelas bahwa tidak semua anggota dewan setuju, karena Fraksi PKS secara tegas menolak sejak UU itu diputuskan dalam paripurna. Bahkan ketika ada revisi terhadap UU tersebut, PKS tetap menolak,” sambungnya.
Lebih lanjut, HNW menyerahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menandatangani Keppres terkait pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur (Kaltim). HNW ingin Prabowo yang menentukan ke depannya.
“Biarkan presiden yang akan datang yang menandatangani Keppres, apakah akan pindah atau tidak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemindahan ibukota ke IKN bukan hanya keputusan presiden. Ia mengatakan keputusan itu adalah keputusan seluruh masyarakat Indonesia.
Masyarakat yang dimaksud adalah persetujuan 93 persen fraksi di DPR atas pemindahan ibukota dari Jakarta ke IKN. Jokowi mengakui bahwa keputusan ini tidak mudah.
“Keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga meminta izin kepada DPR. Saya menyampaikan secara lisan dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan UU tentang Ibukota Nusantara, dan itu disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR,” kata Jokowi, Rabu (25/9/2024).
“Jadi ini bukan hanya keputusan presiden, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR di Jakarta,” tambahnya.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa rencana pemindahan ibukota ini sudah digagas oleh Presiden Soekarno hingga Soeharto. Ia menyebut dirinya hanya melanjutkan rencana yang sudah lama tersebut. [wip]