(IslamToday ID) – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai rencana perubahan rumah dinas anggota DPR RI menjadi tunjangan bulanan akan menambah beban anggaran negara. Menurutnya, akan jauh lebih efisien jika rumah dinas anggota dewan yang sudah ada tetap digunakan.
“Keputusan mengganti fasilitas rumah dinas dengan tunjangan perumahan jelas akan menambah beban anggaran. Dibandingkan dengan menggunakan fasilitas rumah dinas, ya tentu saja lebih efisien memakai rumah dinas untuk saat ini,” kata Lucius, Jumat (4/10/2024).
Menurutnya, jika anggaran rumah dinas anggota dewan ditetapkan dengan mematok harga di sekitar kawasan Senayan Baru, tentu harganya akan sangat mahal. Sebab, wacana yang beredar, kajian soal tunjangan perumahan untuk anggota DPR akan menyesuaikan harga rumah yang ada di kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.
“Ini sih untung banyak anggota DPR, bisa dapat uang banyak karena milih sewa di tempat yang agak murah atau malah nggak dipakai buat rumah karena sudah punya rumah sendiri,” ujarnya dikutip dari Kompas.
Lucius juga menyinggung soal anggota DPR yang sudah mempunyai rumah pribadi di Jakarta, serta anggota yang memiliki hubungan keluarga seperti suami-istri atau ibu-anak. Ia meminta tunjangan perumahan ini agar dipertimbangkan secara matang. Sebab, hal tersebut akan memberikan keuntungan lebih kepada sejumlah anggota dewan.
“Lalu ada juga anggota DPR yang statusnya suami-isteri, ibu-anak, hapuskan yang suami-istri mendapatkan jatah sewa rumah masing-masing. Begitu juga yang ibu-anak, mereka mesti dapat sendiri-sendiri?” ujar Lucius.
“Kan enggak bisa diterima dong kalau anggaran untuk sewa rumah tidak dipakai untuk sewa rumah, tetapi untuk urusan pribadi lainnya?” katanya lagi.
Dalam kesempatan ini, Lucius juga menyoroti kemungkinan anggota DPR akan pindah ke Ibukota Nusantara (IKN). Seharusnya, anggota dewan tetap bertahan dengan rumah dinas yang ada demi menghemat anggaran negara. Setelah pindah, baru mengubah kebijakan terkait tempat tinggal anggota dewan.
Menurut Lucius, hal tersebut hanya menguntungkan anggota DPR saja. Padahal, DPR seharusnya menjadi teladan dan mementingkan rakyat yang saat saat ini masih kesulitan karena lesunya perekonomian.
“Kenapa sih DPR harus selalu memulai periode dengan kegaduhan terkait fasilitas mulu? Kenapa yang didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi, bukan kepentingan rakyat yang harusnya diprioritaskan?” pungkas Lucius. [wip]