(IslamToday ID) – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berpendapat bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum.
“Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam podcast bersama Mahfud MD bertajuk ‘Ruang Sahabat’ dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).
Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan. JK lantas menyebut kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.
Ia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum. “Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?” ujarnya, dikutip dari Kompas.
Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendapatkan investasi asing. “Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara, investasi,” jelasnya.
Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.
Atas dasar itu, JK menegaskan sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global. Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.
“Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk, tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.
Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.
Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di Tanah Air Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (Cawapres) oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.
“Aparat penegak hukum sewenang-wenang, korupsi terjadi di mana-mana, dan itu kerjaannya Pak Mahfud nanti, fokus di situ,” kata Mahfud menirukan perkataan Megawati kepadanya.
Terkait investasi, Mahfud pun menyebut bahwa ketidakpastian hukum menjadi masalah utama yang menghambat. “Sudah diizinkan nanti pada proses berikutnya batal lagi karena ada orang lain yang juga minta dan membayar lebih banyak,” ujar Mahfud.
Mahfud juga mengungkapkan investor sering kali merasa terjebak dalam situasi harus memberikan uang untuk memastikan kelancaran bisnis, tetapi sering kali disalahartikan sebagai tindakan suap.
“Pak Mahfud, gimana saya mau berinvestasi kalau kita ngasih uang untuk sesuatu agar lancar, itu kalau ketahuan kita dibilang nyogok, padahal diperas gitu,” katanya menirukan keluhan yang diterimanya dari pengusaha. [wip]
