(IslamToday ID) – Akademisi Universitas Muhammadiyah Papua, Mervin Komber mengusulkan pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah. Menurutnya, khusus untuk wilayah pertambangan seperti Papua, dana CSR sangatlah mungkin digunakan untuk itu.
Mervin mengatakan pemerintah dapat mengajak perusahaan-perusahaan di daerah tersebut untuk memanfaatkan dana CSR mereka dalam penyediaan program MBG.
“Kita mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam komitmen mengimplementasikan program ini di seluruh sekolah di Indonesia demi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” kata Mervin, dikutip dari Berita Satu, Kamis (9/1/2025).
Ia menjelaskan, pemanfaatan dana CSR adalah bagian dari kerja kolaboratif pemerintah dengan sektor swasta untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional. Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng organisasi-organisasi keagamaan dan sosial, seperti PBNU, Muhammadiyah, keuskupan, wali jemaat, serta perangkat kampung untuk menjalankan program ini secara efektif.
“Sebagai contoh, melibatkan PWNU, Aisyiyah, WKRI (Wanita Katolik RI), PWKI, dan perangkat kampung. Badan Gizi Nasional diharapkan bertindak sebagai moderator, bukan operator di daerah-daerah, sehingga tercipta efek ekonomi yang melibatkan masyarakat,” tambah mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini.
Menurut Mervin, program makan bergizi gratis merupakan salah satu langkah strategis pemerintah pusat untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Program ini memiliki dampak signifikan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
“Program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan langsung, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pola makan sehat. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas belajar mereka,” tegas mantan Sekjen PP PMKRI tersebut.
Sebelumnya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis berpotensi meningkat hingga Rp 420 triliun. Saat ini, anggaran yang tersedia sebesar Rp 71 triliun hanya mencukupi untuk periode Januari hingga Juni 2025.
“Sekarang Rp 71 triliun untuk sampai Juni. Tetapi jika ditambah Rp 140 triliun untuk bulan Juli, maka totalnya menjadi Rp 210 triliun,” ungkap Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, Selasa (7/1/2025).
Ia menjelaskan lonjakan anggaran MBG ini sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan pada impor komoditas pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi dalam negeri menjadi prioritas agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan mengurangi pengeluaran anggaran MBG. [wip]
