(ISLAMTODAY ID)— Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung menyoroti 100 hari kinerja Kabinet Merah-Putih pemerintahan Prabowo-Gibran. Rezim Prabowo-Gibran dinilai gagal memenuhi janji-janji kampanye dan mengatasi masalah yang dihadapi rakyat Indonesia.
Mereka dalam pers releasenya mengatakan meskipun Indonesia telah mengalami pergantian rezim pemerintahan tetapi masih didera masalah yang tak kunjung terselesaikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini semakin menunjukkan wajah bobroknya dengan maraknya korupsi, ketimpangan sosial yang makin besar, hingga tindakan represif yang semakin meluas terhadap rakyat.
“Alih-alih menjadi pemerintahan yang mengayomi, rezim ini justru memperkuat oligarki, membungkam kritik dengan represif, dan mengutamakan kepentingan elite dibanding kesejahteraan masyarakat luas,” ujar mereka dalam keterangan persnya yang diterima ITD NEWS pada Kamis (30/1/2025).
GMNI Bandung juga mengkritisi keberjalanan demokrasi yang seharusnya menjadi wadah bagi rakyat telah terdistorsi menjadi alat legitimasi kepentingan segelintir kelompok berkuasa. Selain itu ketidakadilan hukum, eksploitasi sumber daya, serta berbagai bentuk penindasan struktural semakin menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih hari ini bukanlah pemerintahan yang melayani, melainkan sebuah mesin kekuasaan yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat.
Sejumlah program-program pemerintah dinilai gagal, penegakan hukum lebih memihak elite, represifitas aparat semakin menjadi-jadi, dan ketimpangan sosial yang makin besar. Rezim ini menunjukkan wajah otoriternya dengan melanggengkan kebijakan yang merugikan rakyat dan menguntungkan oligarki.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi bagi gizi rakyat miskin malah terbukti carut-marut dalam implementasinya. Di saat rakyat lapar, anggaran terus dikorupsi dan hanya menjadi ladang bancakan para elite politik!,” tutur mereka.
Mereka juga menyoroti sistem hukum di Indonesia semakin bobrok. Aparat penegak hukum hanya menjadi alat bagi penguasa, mengamankan kepentingan oligarki dan melindungi para pelaku kejahatan korupsi, sementara rakyat kecil terus dikriminalisasi dan diintimidasi.
“Kekerasan negara semakin brutal! Rezim ini menutup telinga terhadap suara rakyat yang menuntut keadilan,” ungkap GMNI Bandung.
“Demonstrasi dan aksi protes rakyat dijawab dengan pentungan, gas air mata, dan peluru aparat. Hak-hak demokratis kita diinjak-injak, kebebasan berpendapat semakin dikekang, dan mereka yang berani bersuara malah dicap sebagai pengganggu stabilitas negara,” tandasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan ialah kesejahteraan sosial justru semakin jauh dari jangkauan. Sementara harga kebutuhan pokok melambung, layanan kesehatan dan pendidikan semakin sulit diakses oleh rakyat kecil.
“Rakyat dipaksa untuk bertahan dalam kondisi yang semakin mencekik sementara segelintir elite hidup dalam kemewahan. Kami juga mempertanyakan kinerja Kabinet Merah Putih, yang lebih sibuk mengamankan kepentingan politiknya dibanding bekerja untuk rakyat,” ujar mereka.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal membawa perubahan yang dijanjikan. KKN masih merajalela, konflik agraria dibiarkan berlarut-larut, dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi proyek mercusuar yang sampai hari ini tidak memiliki kejelasan! Jangan biarkan rezim ini terus mencengkeram demokrasi kita!,” tandasnya.
Beberapa hal yang menjadi poit tuntutan kami, sebagai berikut :
- Melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak berjalan optimal.
- Melakukan reformasi pada sistem penegakan hukum di Indonesia.
- Menghentikan represifitas aparat negara terhadap masyarakat.
- Meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap seluruh masyarakat Indonesia.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih.
- Mengusut secara tuntas konflik-konflik agraria di Indonesia.
- Meminta kejelasan atas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Mengusut tuntas kasus Korupsi Kolusi Nepotimse (KKN) di Indonesia. [khs]
