(IslamToday ID) – Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, mengatakan, bahwa pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan kehati-hatian (prudent).
Putu menyampaikan, bahwa pemerintah harus ingat masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas, dan bisa mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal serta medsos. Informasi-informasi yang ada, kata dia, termasuk kejadian di masa lalu yang akan membentuk ekspektasi ekonomi.
“Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja, yang terlihat dari tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap. Maka dari itu, pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” ungkap Putu dalam keterangan tertulis yang diterima ITD News, Senin (24/2/2025).
Ia menilai, bahwa dana masif yang dikelola oleh Danantara akan berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi, jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional. Menurutnya, hal tersebut akan kontraintuitif (tidak sesuai) dengan visi Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
”Presiden Prabowo sendiri mengatakan, bahwa korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan bertekad untuk memberantasnya. Oleh karena itu, Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara. Berdasarkan berbagai laporan, potensi hasil positif oleh Danantara memberikan multiplier effect (efek ganda) yang akan mengantarkan kita menuju Indonesia Maju 2045,” jelasnya.
Selain mengingatkan prinsip tata kelola pemerintahan dalam mengurus Danantara, Putu juga menghimbau pemerintah, untuk memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat Indonesia melalui kebijakan efisiensi yang diimplementasi.
Menurutnya, ekspektasi ekonomi dapat memengaruhi perekonomian. Jika masyarakat berekspektasi ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka akan terjadi spending (uang yang digunakan) yang meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
”Pemangku kepentingan juga perlu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas, serta jujur guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi tadi. Komunikasi kebijakan yang efektif juga mendorong ekonomi yang lebih stabil,” tutup Putu.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini, di Istana Negara Jakarta.
Salah satu tujuan dibentuknya institusi ini, adalah diharapkan dapat mendorong ekonomi Indonesia menuju target ambius 8 persen. Sebagai informasi, nilai total aset yang akan dikelola Danantara pun sangat masif, yaitu sekitar USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.680 triliun (1 USD = Rp 16.310).[nnh]
