(IslamToday ID) – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyesalkan perlakuan terhadap dua aktivis yang hendak menyampaikan protes damai, ihwal rapat tertutup Komisi I DPR, mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
“Kami menyesalkan perlakuan beberapa orang yang berjaga terhadap dua orang aktivis yang hendak menyampaikan protes damai atas rapat tertutup RUU TNI,” ujar Usman Hamid dalam keterangan tertulis yang diterima ITD News, Ahad (16/3/2025).
Menurutnya, aksi tersebut berlangsung damai tanpa melakukan kekerasan atau merusak fasilitas acara. Ia bahkan membandingkan, dengan insiden serupa tahun lalu saat diskusi dibubarkan di Hotel Grand Kemang, yang saat itu terjadi kekerasan dan perusakan fasilitas acara.
Usman menilai, bahwa aksi itu tidak hanya menyoroti substansi RUU TNI, seperti perluasan jabatan sipil bagi militer aktif dan isu penghapusan larangan berbisnis serta berpolitik praktis, tetapi juga memprotes mekanisme pembahasannya yang dinilai janggal.
“Janggal karena tidak transparan dan partisipatif, terburu-buru, berlangsung di saat libur akhir pekan, serta memakai hotel mahal yang tidak konsekuen dengan anjuran efisiensi,” ungkapnya.
Ia pun mempertanyakan, ihwal alasan pembahasan dilakukan secara tertutup dan mendesak agar pemerintah serta DPR menggelarnya secara lebih terbuka dan efisien.
“Mengapa tidak terbuka, partisipatif, dan efisien dengan diadakan di hari-hari kerja dan bertempat di Gedung Wakil Rakyat? Mengapa terkesan terburu-buru?” tambahnya.
Usman juga menyatakan, bahwa aksi protes tersebut merupakan hak konstitusional warga negara untuk berpendapat dan berekspresi.
“Kami mendesak agar proses pembahasan RUU TNI berjalan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik,” tutup Direktur Amnesty International Indonesia.[nnh]
