(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, menilai konflik antara PDI-P dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), masih akan terus berlanjut.
Ia menekankan, bahwa PDI-P harus bisa membuktikan tuduhan yang mereka lontarkan, agar tidak dianggap sebagai fitnah semata.
“PDI-P harus membuktikan bahwa yang dituduhkan ke Jokowi itu benar adanya, supaya tidak dianggap fitnah dan omon-omon. Terutama soal utusan Jokowi yang dimaksud, siapa orangnya sebut saja. Jelaskan secara gamblang siapa orangnya, menyampaikan pesan apa, dan lain-lain,” ujar Iwan kepada IslamToday ID via WhatsApp, Ahad (16/3/2025).
Iwan juga mengkritisi PDI-P, yang sebelumnya belum bisa memberikan bukti terkait sejumlah tuduhan terhadap Jokowi, termasuk soal dugaan operasi revisi UU KPK, yang disebut demi melanggengkan anak-anaknya masuk ke dunia politik.
“Sebelumnya juga PDI-P melalui Hasto, belum membuktikan terkait beberapa hal yang dituduhkan ke Jokowi, termasuk soal melakukan operasi revisi UU KPK, demi melanggengkan anak-anaknya masuk dunia politik. Hal-hal seperti ini harus diungkap oleh PDI-P ke publik, supaya tidak omon-omon saja,” ungkapnya.
Menurutnya, respons keras dari Jokowi terhadap tuduhan PDI-P, bisa jadi merupakan bentuk kejengkelan karena terus diserang.
“Sabarnya manusia memang ada batasnya. Ya mungkin Jokowi juga sudah geram dan memberikan peringatan,” kata dia.
Meski begitu, Iwan meyakini bahwa pertarungan narasi antara PDI-P dan Jokowi masih jauh dari selesai. “Menurut saya, PDIP belum akan berhenti untuk perang narasi dengan Jokowi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan, bahwa ada utusan yang menemui partai sehari sebelum PDI-P memutuskan, untuk memecat Jokowi sebagai kader partai.
Pernyataan tersebut, disampaikan Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Ia juga mengatakan, bahwa utusan tersebut meminta agar PDI-P tidak memecat Jokowi, dan disaat yang sama Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto harus mundur.
“Sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen (Hasto) harus mundur,” tutur Deddy.
Deddy menyebut, utusan tersebut merupakan sosok yang memiliki kewenangan yang kuat. Namun, ia tidak mengungkap siapa sosok itu.
Selain pesan agar jangan memecat Jokowi, Ketua DPP PDI-P itu menuturkan, utusan tersebut menyampaikan ada sekitar sembilan orang dari PDI-P, yang menjadi target dari pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[nnh]
