(IslamToday ID) – Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti fenomena masuknya sejumlah anggota TNI ke dalam kampus Universitas Indonesia (UI) saat digelarnya kegiatan konsolidasi nasional pada Rabu (16/4/2025) lalu.
“Saya melihatnya lebih sebagai indikasi adanya inisiatif lapangan yang kebablasan, bukan kebijakan sistemik,” kata Khairul, Sabtu (18/4/2025).
Ia menilai, kejadian di UI beberapa hari lalu bisa jadi merupakan inisiatif dari anggota di lapangan yang diambil berdasarkan penilaian sendiri tanpa mengetahui batasan kewenangan. Untuk menanggulangi hal ini, menurutnya, pimpinan TNI perlu memberikan penjelasan serta meluruskan isu-isu yang beredar.
“TNI perlu segera menjelaskan apakah kehadiran di UI merupakan bagian dari tugas resmi atau inisiatif satuan lapangan. Jika memang tidak ada landasan hukum atau permintaan sipil, maka perlu dilakukan evaluasi internal agar ke depan tidak terjadi lagi,” ungkap Fahmi, dikutip dari Kompas.
Meski kehadiran TNI di UI tidak disertai dengan penangkapan atau intimidasi, kejadian tersebut tetap menimbulkan keresahan dan dapat menciptakan suasana psikologis yang tidak sehat di lingkungan kampus.
Untuk itu, pihak kampus diharapkan dapat memperkuat otonomi akademik sekaligus memperkuat komunikasi yang baik dengan pemerintah.
Sementara itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pedoman pelibatan TNI di ruang sipil dijalankan secara ketat dan tepat, agar batas kewenangan lebih jelas dan tidak mudah ditafsirkan secara longgar di tingkat lapangan.
Fahmi menilai, meningkatnya kehadiran TNI di kampus atau di lingkungan sipil tidak sama atau belum mengarah ke otoritarianisme TNI di zaman Orde Baru.
“Saya kira itu analogi yang terlalu jauh. Kita masih berada dalam sistem demokrasi yang sehat, dengan ruang kebebasan sipil yang dijamin dan institusi sipil yang dominan,” lanjutnya.
Tapi, Fahmi tidak menampik bahwa adanya memori dan trauma masa lalu di masyarakat dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap tindakan para aparatur negara. “Itu sebabnya perlu komunikasi publik yang kuat dan arahan institusional yang tegas agar tidak menimbulkan bias persepsi,” imbuh Fahmi.
Ia menambahkan, sejauh ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menunjukkan komitmen kuat terhadap demokrasi dan supremasi sipil, serta tidak ada agenda militerisasi ruang sipil secara struktural.
“Pemerintahan Prabowo sendiri saya lihat cukup konsisten menjaga ruang demokrasi. Maka, koreksi terhadap tindakan semacam ini justru menunjukkan bahwa mekanisme demokratis kita masih berjalan, dan bahwa profesionalisme aparat harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, beredar kabar viral di media sosial tentara masuk kampus UI saat ada kegiatan BEM. Pihak rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI masuk area kampusnya.
Kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu (16/4/2025) pukul 23.00 WIB malam lalu.
Malam itu, mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusgiwa UI. Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM dari berbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan tentara yang ke kampus UI pada malam itu adalah Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok.
“Dandim Depok diundang/diajak oleh seorang mahasiswa atas nama F dan Kabagpam (Kepala Bagian Pengamanan) UI atas nama AR, yang memang dikenal baik oleh Dandim untuk diskusi, ngobrol,” katanya. [wip]
