(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibarengi dengan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar program ini benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat. Termasuk digitalisasi pembayaran untuk mitra dan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah,” tutur Iwan kepada IslamToday ID melalui pesan WhatsApp, Jumat (25/4/2025).
Ia menekankan, pemilihan mitra penyedia juga harus ketat, mengutamakan yang mampu menjalankan pekerjaan tanpa disubkontrakkan ke pihak ketiga.
Iwan menambahkan, MBG yang membutuhkan bahan baku besar seperti beras, telur, dan ayam sebaiknya menjadi peluang untuk mendorong perekonomian lokal.
“Mitra program MBG harus diwajibkan membeli bahan baku langsung dari UMKM, petani, dan peternak lokal. Ini akan menciptakan perputaran ekonomi yang sehat di tingkat bawah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program ini harus memprioritaskan wilayah yang benar-benar membutuhkan.
“Seperti daerah terpencil, terluar dan pendapatan perkapitanya rendah, bukan malah dimulai dari daerah perkotaan. Sehinggga tepat sasaran. Banyak anak-anak di pedesaan terpencil dan susah terjangkau itu yang ke sekolah saja tidak pernah sarapan, itu yang harus diprioritaskan,” kata dia.
Selain itu, dengan kebutuhan anggaran yang besar diperkirakan mencapai Rp 71 triliun pada 2025
Iwan mendorong pemerintah, untuk mencari skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama internasional.
Yakni, dengan melibatkan beberapa pihak dan mekanisme, antara lain Lembaga Organisasi Internasional seperti United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP).
Kemudian, Food and Agriculture Organization (FAO), serta lembaga donor internasional dan juga organisasi non-pemerintah internasional (Non-Governmental Organization/NGO) yang bergerak di bidang terkait.
“Mekanisme kerjanya, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara dan organisasi internasional secara bilateral dan multilateral untuk mendapatkan bantuan keuangan atau teknis,” pungkasnya.[nnh]
