(IslamToday ID) – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan usulan Kota Surakarta (Solo) menjadi daerah istimewa menjadi salah satu dari sekian banyak usulan serupa terkait penataan daerah yang ditampung di Komisi II DPR RI.
“Kan usulan macam-macam ya, banyak sekali usulan, usulan pemekaran, usulan peningkatan status satu daerah, semua ditampung di Komisi II,” kata Juri.
Hal itu disampaikannya ketika ditemui setelah menghadiri acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) Se-Jabodetabek di Gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (27/4/2025).
Ia pun meminta publik tidak terburu-buru memberikan penilaian atas munculnya usulan tersebut, sebab belum ada pembahasan resmi yang digulirkan dan keputusan yang ditetapkan. “Sepanjang belum ada pembahasan dan belum ada keputusan, ya kita tunggu saja,” ucapnya.
Juri juga mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait usulan Kota Solo untuk menyandang status daerah istimewa, sebagaimana informasi yang beredar di publik.
“Saya belum tahu, belum dapat informasi,” ujarnya.
Ketika ditanyakan apakah berkeinginan untuk mengusulkan pula Tegal yang merupakan daerah asalnya menjadi daerah istimewa, Juri menyebut tanpa status tersebut sekalipun Tegal sedianya sudah istimewa. “Tegal sudah sangat istimewa, enggak usah diistimewakan lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melakukan kajian mendalam mengenai kriteria Solo untuk menjadi daerah istimewa setelah adanya usulan tersebut.
“Namanya usulan boleh saja, tapi nanti kan kita akan kaji, ada kriterianya. Apa alasannya nanti daerah istimewa,” kata Tito, Jumat (25/4/2025).
Adapun, Kamis (24/4/2025), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyinggung Kota Solo menjadi salah satu dari enam daerah di Indonesia yang diusulkan untuk menjadi daerah istimewa.
“Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta,” kata Aria Bima usai rapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. [ant/wip]
