(IslamToday ID) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyatakan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bermasalah ke pelatihan model barak militer bukanlah bentuk pelanggaran HAM.
Ia pun mendorong pemerintah, untuk memperluas program ini ke seluruh Indonesia jika hasilnya positif.
“Terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal ke Barak Tentara, dalam perspektif HAM saya tegaskan tidak melanggar HAM,” ujar Pigai kepada wartawan di kantor Kementerian HAM, Selasa (6/5/2025).
Menteri HAM menjelaskan, pendekatan tersebut tidak mengandung unsur corporal punishment atau hukuman fisik, melainkan pendidikan pembentukan karakter.
“Menurut keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin mental dan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM.” ungkapnya.
Pigai juga mengusulkan, agar Kementerian Pendidikan menyusun dan menerbitkan peraturan khusus guna menerapkan pola pendidikan tersebut secara nasional
“Kalau uji coba pertama itu bagus, kami meminta Menteri Dikdasmen mengeluarkan peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia,” kata dia.
Menurutnya, pembentukan karakter melalui kedisiplinan adalah kunci agar Indonesia dapat bersaing secara global di masa depan.
“Targetnya tahun 2035 kita go internasional, dan 2045 Indonesia Emas bisa leading dunia. Tapi kalau tidak memulai dari sekarang, nanti akan mengalami kesulitan,” imbuh Pigai.
Selain itu, menanggapi adanya laporan bahwa beberapa siswa menangis saat mengikuti program tersebut, Pigai menegaskan perlunya transparansi dan pengawasan.
“Kalau ada kasus anak menangis, saya belum tahu. Itu harus dilihat dulu. Tapi secara prinsip, semua pihak harus mendorong transparansi,” tuturnya.
Ia juga mendorong partisipasi masyarakat dan media,untuk memastikan pelaksanaan program tetap dalam koridor HAM.
“Menurut saya, transparansi di dalam dunia pendidikan itu penting. Komunitas masyarakat, media, dan pengamat juga harus ikut serta supaya kualitasnya lebih bagus,” pungkas Pigai.[nnh]
