(IslamToday ID) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa tidak ada kebijakan yang mewajibkan vasektomi, sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah provinsi.
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada kebijakan itu,” ujar Dedi saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Ia menjelaskan, bahwa anjuran mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi calon penerima bantuan yang memiliki banyak anak, bukanlah sebuah keharusan melainkan imbauan.
Menurutnya, KB juga tidak hanya identik dengan vasektomi. Tapi, ada opsi lainnya yang bisa dipilih.
“Silakan cek media sosial saya. Saya hanya menyarankan, kalau anaknya banyak, ya ber-KB. Dan kalau bisa, yang melakukan KB itu laki-laki. Tapi bukan cuma vasektomi, ada metode lain, seperti penggunaan alat pengaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar kepesertaan KB, khususnya KB pria atau vasektomi.
Yakni, menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan dari pemerintah provinsi, termasuk beasiswa dan bansos lainnya.
Dalam pernyataannya di Bandung, Senin (28/4/2025), Dedi menjelaskan, bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan bantuan hanya pada satu keluarga.
“Jangan sampai negara menjamin kelahiran, menjamin kesehatan, tapi yang mendapat semua bantuan hanya satu keluarga. Dari beasiswa, bantuan melahirkan, rumah, hingga bansos nontunai, semua jatuh ke keluarga yang sama. Negara jadi memikul beban satu keluarga terus-menerus,” terang Dedi.
Ia pun menekankan, pentingnya integrasi data kependudukan dengan data kepesertaan KB, untuk menyalurkan bantuan secara lebih adil dan merata.
“Jadi nanti saat pemberian bantuan, dicek dulu: sudah ikut KB atau belum? Kalau sudah, silakan menerima bantuan. Kalau belum, ikut KB dulu. Dan KB-nya harus KB pria, vasektomi. Ini serius,” pungkasnya.[nnh]
