(IslamToday ID) – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menolak keras wacana memperluas praktik barak militer untuk siswa bermasalah ke skala nasional. JPPI menyampaikan empat tuntutan perihal wacana yang pertama kali digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu.
“Pertama, pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional,” kata Koordinator Nasional (Kornas) JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).
Kedua, JPPI menuntut pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide tersebut.
Ketiga, JPPI menuntut ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sebab mereka beranggapan kementerian itu terbukti gagal dalam menjalankan misinya di dunia pendidikan, jika tetap menerapkan kebijakan barak militer.
“Keempat, (pemerintah dituntut) fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh,” ujar Ubaid.
JPPI menilai usulan untuk menjadikan program barak militer bagi anak-anak nakal sebagai kebijakan nasional adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.
Di lain sisi, wacana itu merupakan sebuah pengakuan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah gagal total menjalankan mandatnya.
“Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi?” ungkap Ubaid.
“Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik,” sambungnya.
Lebih lanjut, JPPI berharap pemerintah tidak menggadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan berbau militer. Menurut JPPI, hal itu justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang sudah susah payah dibangun.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini. JPPI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer yang berbahaya ini, dan menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa,” tegas Ubaid. [wip]
