(IslamToday ID) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Yaitu, guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan Lapas pada kawasan perkotaan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya , seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan,” ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis yang diterima ITD News.
Pemerintah Siap Bangun Perumahan di atas Lahan Lapas
Ia menyebutkan, bahwa pihaknya siap melaksanakan pembangunan Lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya, bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu, agar narapidana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.
Hal tersebut, merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba.
Yakni, agar dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat, khususnya setelah dilakukan ruislag (tukar guling) dengan tata kelola dan aturan yang benar.
“Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kuliatasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya,” terangnya.
Maruarar akan Laporkan Progres Pembangunan Kepada Mensetneg
Dalam waktu dekat, lanjutnya, ia akan menghadap kepada Mensetneg, untuk melaporkan sejumlah hal penting ihwal progres pemanfaatan lahan Lapas, agar legalitas dan tata kelola-nya semakin jelas.
“Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya,” ucap Menteri PKP.
Terkait dengan biaya anggaran pembangunan, Menteri PKP masih belum mau menyampaikan lebih lanjut.
Pasalnya, Kementerian PKP juga melibatkan sejumlah developer, guna mendengarkan berbagai saran dan masukan.
“Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, skemanya seperti apa, yang aman dan negara tidak dirugikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga,” pungkas Maruarar.
Diketahui, turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Imipas Agus Andrianto, Wamen Imipas Silmy Karim, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Perwakilan Badan Bank Tanah, dan didampingi jajaran Dirjen Kementerian PKP, serta para pengembang.[nnh]
