(IslamToday ID) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan verifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang.
“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenure (penguasaan tanah)-nya,” jelas Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima IslamToday ID, Selasa (20/5/2025).
Nusron menjelaskan, bahwa verifikasi status dan kesesuaian tata ruang dibutuhkan.
Yakni, untuk memastikan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah bebas dan jelas.
Menurut Menteri ATR, ke depannya tidak lagi terjadi tumpang tindih penggunaan ataupun kepemilikan tanahnya, baik dari pemerintah daerah maupun Kemensos.
“Sudah kami cek dari 69 yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan),” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, menjelaskan dari 367 usulan lahan, terdapat 115 belum bebas dan jelas.
Saat ini, sudah 35 lahan yang dinyatakan layak. Untuk Sekolah Rakyat sendiri, rencananya akan dibangun sebanyak 200 sekolah (SD, SMP, SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Mensos berharap, Rapat Koordinasi antar kementerian dapat menjadi landasan masing-masing kementerian/lembaga melakukan langkah-langkah ke depannya.
“Marilah kita mulai perjalanan program ini, dengan terbuka menerima kritik, menerima saran, dan juga yang paling penting kita melakukannya sesuai ketentuan dan aturan, dan bekerja sesuai arahan Bapak Presiden,” pungkasnya.
Diketahui, Menteri ATR Nusron, hadir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, yang digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih.[nnh]
